telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta, Pemerintah menghidupkan kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BRIN), yang sekarang ini dilebur ke dalam BRIN. Hal ini untuk menunjang persiapan teknis pembangunan PLTN yang direncanakan akan beroperasi pada 2032. 

Menurut Mulyanto, dengan dukungan SDM dan jaringan yang dimiliki BATAN, maka proses pembangunan PLTN menjadi lebih terprogram sesuai standar yang berlaku.  

"Sejak dilebur ke dalam BRIN tugas pokok BATAN menciut jadi sekedar organisasi riset, yang jauh dari bentuk sebelumnya sebagai Badan Pelaksana Ketenaganukliran, sesuai dengan amanat UU Ketenaganukliran. Padahal peran BATAN sangat diperlukan apalagi memasuki era PLTN," kata Mulyanto, dalam keterangannya, Senin (22/1/24).

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk   Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai ketua tim percepatan persiapan dan pembangunan PLTN. Tim ini bernama Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).

Pembentukan NEPIO adalah salah satu syarat dari 19 rekomendasi nternational Energy Agency (IEA) sebelum melakukan komersialisasi energi nuklir.

Mulyanto menganggap, NEPIO perlu disanggah oleh lembaga yang kuat seperti BATAN. 

"Komite ini perlu disangga oleh otoritas nuklir yang kokoh, seperti BATAN agar program nuklir di Indonesia maju dan berkembang," tegasnya.

Karena itu, dia menilai, sekarang saat yang tepat bagi Pemerintah mengembalikan fungsi BATAN sebagaimana mestinya.

Namun, sangat disayangkan bila lembaga sekaliber BATAN tidak dioptimalkan dalam program pembangunan PLTN yang sangat sensitif. Sekarang ini sebagian besar fungsi Batan mandeg, kalau tidak ingin dibilang tidak jalan.

"Seperti fungsi untuk melaksanakan dekomisioning fasilitas nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, eksplorasi bahan galian nuklir, promosi bidang ketenaganukliran, kerjasama nuklir internasional dll," ujar doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technologi, Jepang ini.[Fhr]