telusur.co.id - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden,manta menteri luar negeri, serta para ketua umum partai politik, di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, memiliki dimensi politik yang lebih dalam daripada sekadar respons geopolitik. Langkah tersebut sebagai bentuk manajemen risiko politik jangka menengah, bukan hanya respons terhadap situasi luar negeri.
“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi bisa cepat berubah menjadi tekanan politik,” kata pengamat politik Arifki Chaniago, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, konflik AS–Iran selalu beririsan dengan isu energi global. Jika harga minyak melonjak dan inflasi meningkat, beban fiskal akan membesar. Dalam konteks itu, pemerintah membutuhkan payung legitimasi yang lebih luas agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak.
“Kalau nanti ada kebijakan yang tidak populer akibat situasi global, pemerintah bisa menunjukkan bahwa langkah itu lahir dari pembacaan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini juga menilai, pertemuan tersebut merupakan strategi membangun “tameng politik” terhadap potensi serangan opini publik. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan soal posisi Indonesia dalam konstelasi global, termasuk keterlibatan dalam blok perdamaian yang dipelopori Presiden AS Donald Trump.
“Serangan AS dan Israel terhadap Iran bisa memperuncing persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit tertentu. Dengan mengundang tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo mengirim pesan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas, bukan karena tekanan blok mana pun,” katanya.
Lebih jauh, Arifki membaca pertemuan ini sebagai upaya menjaga kesinambungan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam politik, kesinambungan sering kali lebih penting daripada gebrakan.
“Pesannya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah karena pergantian presiden. Ada garis merah kepentingan nasional yang dijaga lintas generasi,” tegasnya.
Menurut Arifki, makna politik utama dari pertemuan tersebut adalah penguatan daya tahan rezim dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam situasi dunia yang semakin terfragmentasi, stabilitas domestik menjadi aset politik yang paling strategis.
“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil posisi, tapi kemampuan mengelola konsekuensinya ke dalam politik dalam negeri. Pertemuan ini adalah bagian dari upaya mengelola konsekuensi itu sejak awal,” tutupnya.[Nug]
