telusur.co.id - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kontrak Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Koalisi Sipil mengaku telah mengumpulkan sejumlah data, dan cukup untuk KPK begerak melakukan penelusuran. 

"KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Mirage ini masuk dalam kategori tipikor atau tidak," kata salah satu anggota koalisi masyarakat sipil, yang juga6Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/2/24). 

Pelaporan yang dilakukan ini, salah satunya didorong oleh pemberitaan suatu portal news aggregator beberapa waktu lalu, mengenai penyelidikan dugaan penerimaan suap/gratifikasi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada pengadaan 12 pesawat Mirage dari Qatar. 

Koalisi masyarakat sipil menilai perlu bagi KPK menelusuri dugaan tersebut karena terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menelusuri dugaan dimaksud. 

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko, KPK tidak bisa menunggu terlalu lama untuk memulai pengusutan terhadap kasus tersebut. 

KPK harus proaktif bekerja sama dengan penegak hukum dari Uni Eropa, yakni The Group of States Against Corruption (GRECO), yang disebut sudah memulai penyelidikan terhadap kasus Mirage tersebut. Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan, meski pembelian 12 pesawat tempur dari Qatar itu sudah dibatalkan oleh Kemenhan. 

"Mestinya ini harus menjadi perhatian bagi KPK untuk memulai penyelidikan," kata Danang.

Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap KPK mengusut kasus ini hingga terang, apakah ada unsur pidana dalam pengadaan pesawat tersebut atau tidak. KPK harus bekerjasama dengan lembaga penegakan hukum luar negeri dalam mengusut perkara ini.

"Iya sejauh ini tadi karena kami punya keterbatasan untuk mengakses dokumen, mendapatkan keterangan dari pihak terkait, maka dari itu kami limpahkan dokumen-dokumen yang tercecer di publik itu melalui kanal-kanal pemberitaan kepada KPK," kata dia.

Informasi tentang dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 itu pertama kali dikeluarkan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) yang berafiliasi dengan Microsoft.

Laporan bertajuk “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” yang dirilis pada Jumat (9/2/34) menjelaskan tentang proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan pemerintah Qatar. 

Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis bernama Habib Boukharouba.

Laporan itu menyatakan ada indikasi bahwa harga 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang disepakati dalam kontrak itu telah digelembungkan. Mirage-5 diproduksi perusahaan asal Prancis, Dassault Aviation, dan kemudian dibeli dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Qatar tahun 1997. Harga pasaran pesawat Mirage 2000-5 pada periode awal produksi dan pemasaran sekitar 20 tahun lalu adalah sekitar US$23-35 juta. Sementara kontrak yang disepakati Indonesia dan Qatar pada pertengahan tahun 2023 itu bernilai US$66 juta per pesawat. Atau terjadi peningkatan harga pesawat bekas itu hingga 300 persen.

Kontrak pembelian 12 pesawat Mirage bekas itu disepakati Prabowo dengan harga US$792 juta atau sekitar Rp12,4 triliun atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet. 

Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonymous oleh msn.com diketahui ada kesepakatan untuk memberikan kick-back sebesar 7% dari total kontrak, yaitu US$55,4 juta atau sekira Rp865,1 miliar.

Laporan itu menyebut sebuah dokumen yang sudah beredar tetapi belum dapat dikonfirmasi, yang menyatakan bahwa Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) sedang menyelidiki kontrak pengadaan pesawat tempur Mirage 2000-5 dan pembelian persenjataan kaliber internasional lainnya.[Fhr]