| Jakarta | Wakil Sekretaris Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amirullah Hidayat menilai sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam memaksakan kehendak untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta telah membuat iklim perpolitikan nasional memanas.
“Kita sesalkan sikap Menko Kemaritiman yang terkesan menunjukan arogansi dengan memaksakan reklamasi harus berjalan,” ujar Amirullah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/10).
Seharusnya menurut Amirullah, Menteri Luhut melakukan komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam permasalahan reklamasi, bukan arogansi yang di perlihatkan.
Terlebih, banyak para nelayan mengeluh akibat mata pencaharian mereka yang semakin sulit, dengan adanya reklamasi biaya pengeluaran untuk melaut semakin membesar.
Sebab, nelayan harus mengelilingi pulau reklamasi terlebih dahulu untuk dapat ke tengah laut. Nelayan juga belum tentu dapat ikan karena reklamasi telah membuat ikan menjauh.
“Jangankan untuk biaya sekolah, untuk sekadar makan saja mereka sudah susah, karena penghasilan tangkapan sangat jauh berkurang,” jelasnya.
Seharusnya pemerintah pusat memperhatikan nasib rakyat, sebagaimana amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Jangan karena memikirkan nasib pengembang, pemerintah jadi abai dengan rakyat kecil.
“Apalagi Menteri Susi Pujiastuti pernah mengatakan bahwa reklamasi sangat merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, kita dengan tegas menolak reklamasi,” tutup Amirullah Hidayat. | red-06 |
