Telusur.co.id - | Denpasar | Usai tarik-ulur yang terjadi di Koalisi Rakyat Bali (KRB) akibat masih bersikerasnya, Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta sebagai Cagub di Pilgub 2018 membuat situasi internal koalisi yang terdiri dari Golkar, Demokrat, Gerindra, NasDem, dan PKS memanas. Pasalnya, seluruh parpol yang tergabung dalam KRB memutuskan untuk memilih duet Dharma-Kerta untuk diusung di Pilgub Bali 2018 mendatang.

Akan tetapi akhirnya, Sudikerta mulai melunak terkait dengan sikapnya tersebut. Saat ditemui usai menghadiri undangan Pelantikan, Konsolidasi Rakorsus dan TOT Komisi Saksi NasDem Wilayah Bali di Hotel Nikki, Denpasar, Jumat (15/12/2017), ia mengatakan mengaku sebagai kader akan taat kepada keputusan yang diberikan oleh DPP Golkar apapun yang terjadi, termasuk menjadi Cawagub pendamping Sudikerta.

“Kan saya sudah katakan, saya sebagai kader partai harus taat dan tunduk kepada keputusan partai saya, nanti silahkan partai berkoalisi melakukan itu. Ya, kita harus taat dan tunduk, dan apapun hasil yang dilakukan partai berkoalisi nanti di dalam keberadaan ke depan itu, kita pahami dan taat,” katanya.

Sudikerta juga mengatakan bahwa dirinya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada KRB. “Mari kita serahkan kepada mekanisme koalisi, karena Golkar sudah bersepakat berkoalisi dan apapun mekanisme nanti berkoalisi itu dikeluarkan, kita akan taat dan patuh pada aturan dan mekanisme itu sendiri, termasuk Golkar, kami akan melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepada saya sesuai amanat partai itu sendiri,” terangnya.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya saat ini tidak mempersoalkan mengenai menjadi Cagub atau Cawagub. Sudikerta juga menegaskan dirinya akan mengikuti keputusan DPP Golkar dan KRB.

“Ini bukan persoalan nomor 1 atau 2, kami petugas partai, pelayan masyarakat, kita harus hormati dan hargai penugasan partai untuk menugaskan kadernya dimanapun ia berada, kami menunggu itu,” tandasnya. | Made Ariawan |