telusur.co.id - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan tanggapan atas rencana pembelian (pembaruan) alat utama sistem persenjataan (alutista) TNI oleh Kemenhan yang disinyalir akan memakan anggaran 1.7 kuadriliun.

"Kita sangat mendukung langkah Kemenhan, hanya saja sebelum direalisasikan agar pemerintah dapat mengkaji secara komprehensif terhadap rencananya melalui Kementerian Pertahanan yang merancang modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dengan anggaran hingga Rp1.760 triliun itu," ujar Sultan melalui keterangan resminya Rabu (2/6/21).

Senator muda asal Bengkulu ini menambahkan, permintaan ini bukan tanpa alasan. Dalam kontraksi ekonomi yang sedang terjadi, baginya banyak sektor lain yang mesti mendapatkan prioritas dari pemerintah. Seperti digunakan untuk kebutuhan bangsa dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi.

"Kita harus menyamakan cara pikir terhadap definisi perang dan sekaligus memetakan tantangan yang terjadi pada era saat ini seperti ancaman pertahanan dan kedaulatan negara kini yang lebih halus seperti penguatan ekonomi-bisnis, lewat ketergantungan terhadap impor serta investasi asing,  melalui soft power seni-budaya, lewat ketergantungan sains-tekhnologi," tegas Sultan.

Maka, lanjut Sultan, perlu ada cara pandang yang sama terhadap potensi ancaman dari musuh yang sedang kita hadapi. Karena dari situlah juga akan ditetapkan tentang "alat" yang benar-benar dibutuhkan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik melalui regulasi ataupun persenjataan yang akan dipenuhi.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional aspek pertahanan keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan cara tepat untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman nir militer.

"Selain kemungkinan perang konvensional, saat ini kita sekarang memasuki era perang modern, yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara nirmiliter dari negara maju atau asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan," ungkap Sultan.

Bahkan Sultan mengungkapkan bahwa dampak dari perang modern (new Imperialism) lebih dahsyat dari perang konvensional, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik dan akhirnya negara sasaran tidak eksis lagi menjadi negara bangsa.

Selain itu, Sultan juga menerangkan, dalam situasi tekanan pandemi saat ini, tantangan internal bangsa yang dihadapi berwujud potensi kemiskinan yang akan terjadi.

"Kecenderungan meningkatnya angka kemiskinan ini, menurut saya, akan terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat kita pada saat ini dan satu tahun mendatang. Jadi dukungan anggaran dalam menstimulus laju pertumbuhan ekonomi mesti disiapkan sepenuhnya," paparnya.

Dia juga menerangkan bahwa dampak ekonomi sudah terasa sejak bulan Februari 2020 dimana aktivitas ekonomi, terutama pariwisata dunia, transaksi perdagangan dunia,  berdampak pada ekonomi global dan juga akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mulai diberlakukan pada awal Maret 2020.

"Gelombang PHK akibat pembatasan sosial dan transaksi ekonomi yang mengalami pelambatan dan bahkan stagnasi, mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi aspek sosial," ungkapnya.

"Karena ini berkaitan terhadap neraca keuangan negara, konsekuensinya adalah rencana pembelian atau modernisasi alutista ini mesti dikaji dari seluruh (aspek prioritas) dari realitas ancaman yang ada. Apakah dengan adanya persenjataan yang mahal dan canggih dapat dipastikan efisien untuk melindungi kedaulatan negara dengan seluruh ancaman yang ada," pungkas Sultan. [Tp]