telusur.co.id - Pasukan keamanan pemerintah Suriah mulai dikerahkan pada Senin di kota al-Hasakah, yang dikuasai Kurdi di timur laut Suriah, menandai langkah konkret pertama menuju implementasi gencatan senjata dan perjanjian integrasi yang didukung Amerika Serikat antara Damaskus dan otoritas Kurdi.

Pengerahan ini menyusul kesepakatan yang diumumkan pada Jumat lalu, yang bertujuan mencegah konfrontasi lebih lanjut antara pemerintah Presiden sementara Ahmad al-Sharaa dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi. SDF sendiri kehilangan sebagian besar wilayah timur dan utara Suriah kepada pasukan pemerintah pada Januari. Perjanjian tersebut menguraikan reintegrasi bertahap wilayah yang dikelola Kurdi di bawah otoritas pusat.

Konvoi lebih dari 30 kendaraan Kementerian Dalam Negeri bergerak dari pinggiran al-Hasakah menuju pusat kota, sementara anggota pasukan keamanan Kurdi Asayish mengamati pengerahan tersebut.

Gencatan senjata ini mencakup rencana integrasi pejuang Kurdi ke dalam pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah akan ditempatkan di gedung-gedung negara yang berada dalam “zona keamanan” yang ditetapkan di al-Hasakah. Proses ini digambarkan Amerika Serikat sebagai langkah bersejarah menuju persatuan dan rekonsiliasi setelah 14 tahun perang.

SDF, yang dulunya merupakan sekutu utama Washington di Suriah, telah melemah seiring penguatan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan al-Sharaa. Berdasarkan kesepakatan, divisi militer baru akan dibentuk, terdiri dari tiga brigade SDF, serta brigade terpisah yang berbasis di kota Kobani (Ain al-Arab) dan akan berafiliasi dengan provinsi Aleppo yang dikuasai negara.

Selain itu, televisi Ekhbariya melaporkan konvoi 20 truk bantuan memasuki Ain al-Arab, sementara kantor berita negara SANA menyebut pasukan Kementerian Dalam Negeri juga mulai dikerahkan di wilayah pedesaan dekat kota tersebut. Kesepakatan ini juga mengatur penggabungan badan pemerintahan di daerah yang dikuasai SDF dengan lembaga negara, menandai langkah awal integrasi administrasi dan militer di wilayah timur laut Suriah.

Langkah ini menunjukkan dorongan nyata menuju rekonsiliasi antara pemerintah Suriah dan otoritas Kurdi, sekaligus memperkuat kendali Damaskus atas wilayah yang selama ini sebagian besar dikelola SDF. [ham]