telusur.co.id - Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu KLB, Saiful Huda Ems menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat,” tegas Saiful Huda dalam keterangannya, Rabu.

Ini juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh elite Demokrat yang menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko. Karenanya, diapun mengajak untuk menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.

Demikian juga adanya issue miring yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar dan telah dibantah langsung oleh pimpinan pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar.

Kata dia, kader-kader senior Partai Demokrat mendatangi, meminta, dan meminang Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi).

Dia melanjutkan, ideologi radikal tidak dapat dipungkiri, telah tumbuh subur di tengah tengah masyarakat. Ini telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Pembiaran tumbuhnya kelompok radikal telah memberikan sinyalemen pertarungan ideologis yang dapat memperuncing disintegritas bangsa melalui politik identitas. Pembiaran kelompok radikal yang tumbuh subur tersebut, telah menimbulkan intoleransi, terkotak-kotaknya anak bangsa dan redikalisme yang mengancam masa depan bangsa dan negara.

Demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045, demi menyelamatkan demokrasi Pancasila dari rongrongan radikalisme, makanya, Moeldoko bersedia menerima amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan segala resikonya.

“Ini adalah pilihan politik Bapak Moeldoko secara pribadi. Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekedar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045,” tandasnya. [ham]