telusur.co.id  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Syaikhul Islam mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan PT Pertamina Persero yang akan melakukan relokasi terhadap Depo Pertamina Plumpang, pasca kebakaran.

“Relokasi Depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya,” kata Syaikul dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (9/3/2023).

Menurut Syaikul, pemerintah mestinya mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di dalam Pertamina.

Ia menilai pemindahan depo tidak menjamin tidak terulangnya insiden serupa, apabila Pertamina tidak meningkatkan SOP (standard operational procedure) dalam manajemen resiko di setiap proses maupun tahapan kerja.

Masih kata Buah Muhaimin Iskandar ini, membuat buffer zone (zona penyangga) di kawasan Depo BBM Pertamina lebih ideal ketimbang memindahkan Depo BBM tersebut.

“Saat ini, membuat zona penyangga (buffer zone) di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” kata dia.