telusur.co.id - Faksi pejuang Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) menegaskan komitmen keduanya kepada persyaratan kubu pejuang perlawanan dalam pembuatan perjanjian apa pun dengan Israel. Persyaratan itu antara lain penghentian perang di Jalur Gaza, penarikan total tentara Israel, dimulainya rekonstruksi Jalur Gaza, dan diakhirinya blokade.
Dilansir Rai Al Youm, hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Hamas pada Rabu malam (21/8/24), usai pertemuan yang dihadiri oleh ketua Dewan Syura Hamas, Muhammad Darwish, Sekretaris Jenderal gerakan Jihad Islam, Ziyad al-Nakhalah, dan wakilnya, Muhammad al-Hindi, tanpa menyebutkan lokasi pertemuan.
Disebutkan bahwa dalam pertemuan itu Hamas dan PIJ menekankan keharusan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat ke Gaza, terlepas dari soal hasil negosiasi untuk penghentian perang.
Hamas menjelaskan bahwa para peserta menekankan “keharusan penghentian agresi dan perang (Israel) terhadap rakyat Palestina, dan penjatuhan hukuman kepada para pemimpin rezim pendudukan (Israel) atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kemanusiaan.”
Menurut pernyataan tersebut, pertemuan antara Hamas dan PIJ itu bertujuan meninjau “perkembangan di lapangan, keteguhan perlawanan, dan kemampuannya menyerang seluruh wilayah pendudukan Palestina.”
Mengenai perundingan gencatan senjata, para peserta meninjau “apa yang telah dicapai oleh perundingan tidak langsung, dan sikap rezim pendudukan (Israel) yang menghalangi upaya para mediator untuk mencapai gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tawanan.”
Mereka menegaskan “pendirian kubu perlawanan dan rakyat Palestina bahwa setiap perjanjian harus mencapai penghentian agresi secara komprehensif, penarikan penuh (Israel) dari Jalur Gaza, dimulainya rekonstruksi, dan diakhirinya blokade, dengan kesepakatan pertukaran yang serius. ”
Mereka menganggap “para pemimpin rezim pendudukan bertanggung jawab atas kegagalan upaya para mediator (Qatar dan Mesir), karena bersikeras melanjutkan agresi dan menyangkal apa yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, terutama proposal yang disetujui oleh Hamas tersebut pada tanggal 2 Juli tahun lalu. ”
Pertemuan Hamas dan PIJ terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tentara tidak akan mundur dari poros Philadelphia di perbatasan dengan Mesir, dan poros Netzarim yang memisahkan utara dan selatan Jalur Gaza, sementara Presiden AS Joe Biden mengadakan panggilan telepon dengan Netanyahu pada Rabu malam, untuk membahas perkembangan negosiasi.
Dikutip surat kabar berbahasa Israel Maariv pada hari Selasa lalu, Netanyahu kepada perwakilan keluarga tawanan Israel di Gaza mengatakan, “Israel, dalam keadaan apa pun, tidak akan meninggalkan poros Philadelphia dan koridor Netzarim meskipun ada tekanan besar terhadap negara ini untuk melakukan hal tersebut.”
Israel dengan dukungan AS terus melancarkan perang dahsyat di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang sejauh ini telah menjatuhkan korban gugur dan luka sebanyak lebih dari 133.000 warga Palestina, yang sebagian besarnya anak-anak dan wanita, dan menyebabkan lebih dari 10.000 orang hilang, di tengah kehancuran besar-besaran dan kelaparan yang mematikan.
Israel meremehkan khalayak internasional dengan terus melanjutkan perang, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikannya, dan tak menggubris perintah Mahkamah Internasional untuk mengambil tindakan guna mencegah tindakan genosida dan memperbaiki situasi kemanusiaan yang membawa bencana di Gaza. [Tp]
