Telusur.co.id -Rencanan pemeritah untuk memberlakukan lagi program pengampunan pajak, atau bahasa kerennya tax amnesty memperlihatkan bahwa pemerintah sedang panik atas rendannya penerimaan negara.

Demikian pendapat Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).

"Tax amnesty diberlakukan hanya memperlihatkan bahwa pemerintah sedang panik atas rendah penerimaan negara," kata Uchok.

"Sehingga, dengan adanya tax amnesty diharapkan bisa menutupi kekurangan tersebut."

Dirinya meyakini, dengan kondisi rendahnya pendapatan negara, program tax amnesty jilid II ini akan tetap djalankan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, meski rakyat yang akan menjadi korbannya.

"Karena dari utang tidak cukup untuk menutupi kekurangan penerimaan negara tersebut, maka sepertinya akan dipaksakan tax amnesty jilid II ini. Tapi tetap saja, yang jadi korban rakyat Indonesia, ekonomi lagi tidak sehat, pemerintah memaksakan tax amnesty," kata dia. 

Padahal, kata Uchok, program tax amnesty jilid I yang diterima rakyat Indonesia itu menyasar pada pajak kekayaan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi, justru malah diambil dari dalam negeri.

"Dulu yang nama tax amnesty diterima oleh rakyat karena tax amnesty mau mengambil pajak kekayaan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ini malahan yang diambil pajak orang dalam negeri sendiri. Tax amnesty tidak sesuai dengan janji pemerintah sendiri," kata Uchok.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberi sinyal akan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Dia mengungkapkan, banyak pengusaha yang curhat menyatakan penyesalannya karena tidak sempat ikut Tax Amnesty jilid I.

Padahal ternyata, manfaat dari program tersebut sangat terasa bagi para wajib pajak (wp) terutama sekelas pengusaha besar. Selain itu, dia mengungkapkan karena banyak ketidaktahuan tersebut, peserta Tax Amnesty jilid I yang berlangsung pada 2016-2017 hanya sedikit. [zal/ipg]

Laporan : Asep Subekti