telusur.co.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi, melalui program Pabrik Minyak Makan Merah dan Pembangunan Rumah Produksi Bersama.
“Kita saat ini sedang mengalami problem deindustrialisasi. Kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18 persen, ketika industri terus menurun lapangan kerja sedikit, jumlah UMKM berpotensi semakin banyak, utamanya usaha mikro. Maka ini akan jadi beban bagi UMKM artinya akan semakin tinggi persaingannya,” kata Teten saat melakukan Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (2/4/24).
Menurut Teten, untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menghadapi fenomena deindustrialisasi, sebagaimana catatan dari Bank Dunia, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas.
“Hari ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90 persennya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif. Kita perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, karena kalau itu tidak dilakukan kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujar Teten.
Untuk mengatasi salah satu masalah tersebut, Teten mengatakan, pihaknya sedang membangun industri skala menengah berbasis koperasi, untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi, hingga barang jadi agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.
“Karena setiap daerah punya keunggulan. Apalagi sebanyak 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat, maka kami mendorong mereka untuk membangun pabrik minyak makan merah. Ini akan memperkuat perekonomian rakyat, jadi para petani sawit tidak hanya menjual TBS (Tandan Buah Segar) kepada industri yang harganya lebih sering tidak stabil sehingga mereka justru selalu dirugikan,” ucapnya.
Sedangkan untuk Rumah Produksi Bersama, pihaknya telah membangun di 8 lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan, di antaranya komoditas cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut, dan garam di Pangkep.
“Di tahun 2024, kami menargetkan membangun Rumah Produksi Bersama di 7 lokasi baru. Harapanya komoditas unggulan di daerah dapat diproses menjadi barang yang memiliki nilai tambah dan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga terhubung kedalam rantai pasok industri atau supply chain,” kata Teten.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga telah menyalurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pelaku UMKM. Ia juga menambahkan perlu ada skema baru dari pihak perbankan yakni dengan metode credit scoring untuk memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.
“Pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami juga berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pihaknya mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023, dan siap mendukung program strategis di tahun 2024.
“Kami akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” kata Elviana.
Senada, anggota Komite IV DPD RI, Jimly Asshiddiqie menilai, perlu ada persiapan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.
“Tantangan besar kita ke depan adalah perubahan ekonomi global. Ini ancaman sekaligus peluang, bagaimana ini bisa jadi semangat kebijakan masa depan dan juga gerakan. DNA juga kelembagaan ekonomi koperasi ini, perlu kita lanjutkan,” kata Jimly Asshiddiqie.[Fhr]
