telusur.co.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah soal pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang berisi arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. 

Hasto menegaskan, pihaknya tidak akan melalukan kampanye hitam atau black campaign dengan cara-cara yang tidak demokratis.

"Pak Arsjad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) juga menegaskan bahwa no black campaign, kita tidak mengenal model-model manipulasi drama," kata Hasto di sela-sela konsolidasi TPN dan TPD Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/11/23).

Menurut Hasto, tim Ganjar-Mahfud tidak pakar menjadi sutradara maupun penulis naskah dari isu pakta integritas yang beredar. Dan, tim Ganjar-Mahfud juga tidak memiliki pengalaman terhadap hal itu. 

"Nanti akan kita lihat, karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar," katanya.

Hasto menduga, melalui pakta integritas dan berbagai penggiringan opini negatif terhadap pasangan Ganjar-Mahfud, sepertinya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak jelas rekam jejaknya.

“Dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar,” pungkasnya.

Pakta itu beredar di kalangan wartawan usai Yan Piet Moso ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.

Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.[Fhr]