Tingginya biaya politik dalam demokrasi Indonesia menjadi salah satu pemicu korupsi diberbagai sektor. Hal itu, lantaran sistem pemilihan langsung.
Begitu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulis, Jumat (6/4/18).
“Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD,” ucap Bamsoet.
Jika sistem tersebut dapat diubah. Menurut politisi Partai Golkar, KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah melakukan pengawasan.
Tak hanya, itu dirinya juga mengatakan beban politik yang ditanggung para calon yang akan bertarung dengan menggunakan sistem dipilih DPRD semakin berkurang.
“Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut,” ujar Bamsoet.
Bamsoet juga menilai, adanya GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto akan memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi.
“Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukkan dalam mata pelajaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga generasi muda terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi,” tutur Bamsoet.[far]
