telusur.co.id -Penetapan status Siaga I oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal Maret 2026 menjadi respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi dampak yang meluas.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Fadhila Inas Pratiwi, menilai status tersebut tidak serta-merta menandakan Indonesia akan terlibat langsung dalam konflik militer.

Menurutnya, kebijakan Siaga I lebih tepat dipahami sebagai bentuk anticipatory defense terhadap dinamika konflik di kawasan Timur Tengah yang semakin kompleks.

“Ketegangan yang tidak terkendali berisiko memicu instabilitas global. Baik dari sisi keamanan maupun ekonomi,” ujarnya.

Fadhila menjelaskan, ancaman yang berpotensi berdampak ke Indonesia justru lebih banyak bersifat non-tradisional. Ia menyoroti kemungkinan munculnya radikalisasi lintas negara, penyebaran narasi ekstremisme, hingga propaganda yang dapat memicu konflik horizontal di dalam negeri.

“Di antaranya adalah radikalisasi lintas negara, narasi ekstremisme, hingga ancaman propaganda pemicu konflik horizontal,” paparnya.

Selain itu, eskalasi konflik juga berpotensi mengganggu sektor keamanan maritim dan siber nasional. Risiko terhadap keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik turut menjadi perhatian yang perlu diantisipasi pemerintah.

Dari sisi ekonomi, ketegangan di Timur Tengah dinilai memiliki dampak signifikan terhadap jalur perdagangan global, pasokan energi, serta harga minyak dunia.

"Konflik Timur Tengah sangat berkaitan erat dengan jalur perdagangan strategis, pasokan energi, serta harga minyak dunia," jelasnya.

Fadhila menilai peningkatan kesiapsiagaan nasional menjadi langkah penting untuk memitigasi potensi tekanan inflasi akibat gejolak harga energi. Ia juga menyinggung kondisi pasokan energi nasional yang relatif terbantu dengan keberhasilan distribusi tanker melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Di sisi lain, ia mengkritisi arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai kurang independen. Menurutnya, keterlibatan dalam forum seperti Board of Peace (BoP) berpotensi memengaruhi posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

Fadhila juga menyoroti minimnya peran Indonesia sebagai bridge builder dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Sebagai negara berdaulat, ia menegaskan pentingnya Indonesia kembali meneguhkan prinsip politik luar negeri bebas aktif agar tidak terseret dalam rivalitas geopolitik global.

“Setidaknya diplomasi kemanusiaan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.