telusur.co.id, Jakarta - Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Sebagai partai pengusung utama Pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin dan partai yang lahir dari Rahim rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Pasalnya, Kebijakan Impor beras 1 Juta Ton dilakukan ketika memasuki masa panen. Hal ini tentu sangat merugikan pendapatan para petani, sebab, harga gabah akan turun drastis bahkan berpotensi merugi.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita menanggapi rencana pemerintah mengimpor Beras 1 Juta Ton, Minggu (21/03/2021).
“Kami akan menolak setiap kebijakan menteri perdagangan yang dapat merugikan negara serta menyengsarakan rakyat. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat. Fardhu ain bagi seluruh kader Partai untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah rakyat,” tegas Sonny T. Danaparamita.
Politisi asal dapil Jatim III (Situbondo Bondowoso dan Banyuwangi) ini mengaku sangat sedih dan heran dengan keputusan Impor beras 1 Juta Ton yang dilakukan Menteri Perdagangan, M. Lutfi. Sebab, kebijakannya itu akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani.
“Jika dilakukan saat ini, banjir beras impor nanti pasti akan diikuti oleh banjir air mata para petani Indonesia,” sesal Sonny.
Selanjutnya, terkait alasan Menteri perdagangan, M Lutfi yang menyampaikan pengambilan keputusan impor beras sebanyak lebih dari 1 juta ton guna menekan para spekulan dan menjaga keamanan stok beras. Anak Buah Megawati menilai asalan itu sangat mengada-ada dan kurang bijaksana.
“Kalau berbicara Bulog, tentu Pak Budi Waseso selaku Dirut Bulog yang lebih mengetahuinya. Dan menurut pak dirut, dalam rakor bersama menko perekonomian tidak ada pembahasan soal impor beras. Tapi tiba-tiba Bulog diberi penugasan untuk impor beras,” katanya.
Lebih lanjut Sonny mengungkapkan bahwa seharusnya para menteri atau para pembantu presiden bisa lebih arif dalam berstatemen ataupun mengambil kebijakan. Mereka tidak boleh dengan ego dan kepentingannya masing-masing membuat langkah dan kebijakan yang justru menjauh dari visi, misi, dan program dari Presiden Jokowi. Data yang ada menyebutkan bahwa kita akan mengalami surplus produksi pada Januari–April 2021 hingga 6 juta ton beras. Namun akibat adanya isu terkait impor beras ini, harga gabah telah mendapatkan tekanan.
“Saya mengingatkan agar Menteri Perdagangan tidak hanya fokus soal impor semata. Masih banyak tugas-tugas lain yang harus diprioritaskan. Menyusun komoditas yang sangat diperlukan oleh pasar internasional dan memperkuat rantai pasok ekspor menurut saya jauh lebih bermanfaat bagi para petani maupun pelaku UMKM kita,” ujar Sonny T. Danaparamita.
