telusur.co.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras dari Thailand. Pemerintah harus memprioritaskan nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.
"Alih-alih untuk mendukung malah akan menghancurkan nasib mereka,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ditayangkan di TV NU, Jumat (19/3/21).
Kiai Said menjelaskan alasan menolak impor, karena sebagian besar petani di Indonesia adalah Nahdliyin. Kiai Said mengaku telah dihubungi para petani dari Karawang dan Indramayu bahwa stok beras masih sangat mencukupi.
Para petani itu menyatakan, jika pemerintah ingin dibuktikan stok beras dalam negeri sebanyak satu juta ton, para petani siap untuk membuktikan hari ini juga.
"Kata para petani, kalau pemerintah mau dibuktikan satu juta ton beras sekarang juga siap kami buktikan. Tidak usah besok atau lusa. Sekarang juga siap untuk membuktikan bahwa kami sudah punya ada beras satu juta ton," ucap Kiai Said, menyampaikan informasi dari petani yang menghubunginya.
Karena berita itu pula, para tengkulak ragu untuk mengambil beras dari petani di desa. Mereka lebih memilih untuk menunggu hal apa yang akan terjadi setelah ini. Kemudian, Kiai Said menghubungi Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga Bendahara PBNU.
"Beliau (Harvick) pun setuju dengan sikap saya menolak MoU ini. Karena data Kementan, stok beras pada akhir tahun 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri pada 2021 sebesar 17,51 juta ton,” tuturnya.
Dengan demikian, jumlah stok beras akhir tahun jika dijumlah dengan perkiraan stok beras pada 2021 menjadi menjadi 24,9 juta ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan pangan, yaitu sebesar 12,33 juta ton, sehingga muncul angka surplus 12,56 juta ton pada 2021 ini.
"Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa? Saya bertanda tanya besar untuk apa, kepentingan siapa, dan kenapa impor beras dilakukan? Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu lah,” tegasnya.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan, menurut Kiai Said, soal kesesuaian data antarlembaga pemerintah. Perbedaan data di antara lembaga pemerintah itu harus segera disinkronkan. Terutama Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus berperan aktif menyajikan data.
“Sehingga antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian memiliki data yang sama dalam menyimpan atau sebagai khazanah data pertanian dan data ketahanan pangan,” jelas Kiai Said.
“Bulog harus ditingkatkan peranan dan fungsinya dalam regulasi untuk ketahanan pangan. Karena lembaga ini, satu-satunya yang mempunyai perangkat infrastruktur dari pusat sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.
Namun hingga kini, Bulog dinilai masih belum berfungsi secara maksimal. Sebab Kiai Said pun tidak mengetahui, kebijakan impor beras ini untuk kepentingan siapa. Ditegaskan, kebijakan tersebut sangat jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Sampai hari ini, Bulog belum berfungsi maksimal. Karena entah untuk kepentingan siapa, sengaja dibonsai kepentingannya atau fungsinya, jelas untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal Bulog mempunyai perangkat dari pusat sampai ke desa,” ujar Kiai Said.
“Sekali lagi, saya Ketua Umum PBNU menolak kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Thailand untuk impor satu juta ton beras putih karena stok kita surplus,” tukas Kiai Said, dikutip dari laman nu.or.id
Pemerintah Indonesia dan Thailand berencana menandatangani perjanjian impor beras satu juta ton pada akhir Maret 2021. Penandatangan akan dilakukan pada pekan terakhir bulan ini. Isi perjanjiannya terkait pasokan beras Thailand ke Indonesia. Perjanjian antara kedua negara berlaku untuk pasokan impor satu juta ton beras dan dalam durasi empat tahun.[Fhr]
