telusur.co.id - Pemerintah semestinya tidak menunggu 1 Januari 2021 untuk menutup kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia, sebagai antisipasi kemunculan varian baru virus corona (Covid-19) yang telah terdeteksi di sejumlah negara. Karena, dikhawatirkan ada kedatangan WNA khususnya dari Eropa, Amerika dan Asia yang menghindari lock down di musim dingin.

"Kabarnya corona varian baru ini lebih agresif, mestinya kalau mau efektif mencegah penularan masuk ke RI, penutupan akses itu berlaku spontan, saat diumumkan itu juga, seperti di negara-negara lain," kata anggota Komisi I DPR Sukamta di Jakarta, Rabu (30/12/20).

Menurut Sukamta, jeda beberapa hari sangat riskan kedatangan WNA yang berpotensi terjangkiti varian baru Covid-19. Pemerintah seharusnya berkaca pada awal masuk Covid-19 ke Indonesia. Dimana, pemerintah lengah dalam menetapkan pembatasan di pintu-pintu masuk.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta kebijakan penutupan akses bagi WNA menjadi bagian komperhensif kebijakan penanganan pandemi di Indonesia. Sebab, jangan sampai hanya penutupan sementara masuknya WNA, di dalam negeri sendiri tidak ada kebijakan yang memadai untuk penanganan Covid-19. 

"Saat ini seolah masyarakat dibiarkan bergulat sendiri sendiri dengan pandemi, sementara yang kuat biar tetap sehat, yang lemah akan sakit. Sementara jumlah bed dan ruang isolasi perawatan Covid-19 di berbagai daerah sudah melebihi kapasitasnya. Pemerintah perlu lebih taktis menangani pandemi," tegasnya.

Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh yang sudah dikerjakan dalam penanganan pandemi selama 10 bulan berjalan. Setelah itu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk penangangan. 

"Fakta bahwa penambahan kasus harian bukan menurun tetapi semakin meningkat, ini menunjukkan pemerintah masih lambat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang dilakukan," paparnya. 

Saat ini, penularan bukan Covid-19 lagi antar warga yang bepergian ke luar kota tetapi sudah masuk level antar anggota keluarga. Soal varian baru ini, bukan hanya berita yang dari luar negri, tapi ada ahli dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia. "Sebaiknya pemerintah transparan dengan rakyatnya, sehingga semua bisa ikut mengantasipisai."

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap meski sudah terlambat, segara ada desain utuh penanganan pandemi ini. Selain itu, pemerintah juga jangan berubah-ubah kebijakan sehingga membingungkan pelaku bisnis dan rakyat. 

"Soal boleh berkerumun untuk pilkada, terus dilarang berkerumun untuk pengajian, soal libur bersama kemudian pembatalan libur bersama. Masyarakatnya bingung, pelaku bisnis wisata bingung. Kode dan isyarat apa yang diberikan pemerintah? desain kebijakan dan konsistensi itu sangat penting, jangan sampai rakyat melihatnya seperti dipolitisir," tukasnya.[Fhr]