telusur.co.id -Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai, nomenklatur yang di lakukan Presiden Joko Widodo dalam kabinetnya, akan menjadi masalah dikemudian hari.

Menurut dia, salah satu kementerian dengan nomenklatur baru yang bakal bermasalah, ialah Kemenko Maritim dan Investasi

 “Karena, dengan penambahan investasi di kementrian maritim akan bentrok dan beririsan dengan tugas-tugas di kementrian ekonomi lainnya,” kata Tauhid di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/19).

Tauhid mendorong agar Jokowi segera memperjelas gugus tugas dari masing-masing kementerian yang baru. "Kalau ada investasi, apakah haya berurusan dnegan maritim saja, atau menyinggung dengan investasi yang lain. Ini harus jelas," paparnya.

Seperti diketahui, di periode keduanya, Jokowi mengutak atik nomenklatur pada Kabinet Indonesia Maju. Beberapa kementerian yang mendapatkan nomenklatur baru adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kementerian Maritim, nantinya tidak hanya akan mengurusi soal kemaritiman, melainkan juga bidang Investasi.

Kemudian, ada juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Wishnutama Kusubandio. Kementerian ini merupakan peleburan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang ada pada kabinet periode 2014-2019.

Lalu, Kementrian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang di pimpin oleh Bambang Brodjonegoro.[Tp]