telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi perdana tanggal !3 Januari 2021 perlu diapresiasi. Apalagi, vaksinasi perdana itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman.

"Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus, biar masyarakat bisa menyaksikan," kata Saleh dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (6/1/21).

Namun demikian, Saleh mengingatkan, bahwa emergency use authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM. Karena itu, menteri kesehatan didesak untuk segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini. Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui.

"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?" ungkap Saleh mempertanyakan.

"Kita tentu berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkannya hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13. Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," sambung Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Menurutnya, peranan BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ada di tangan BPOM. Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan dari vaksin yang ada saat ini kepada BPOM.

"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkasnya. [Tp]