telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Dwiyanto Soeparno mengundang Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) guna membahas langkah-langkah percepatan transisi energi di Indonesia. Diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya energi yang ramah lingkungan.

“Saya hari ini berkesempatan mengundang sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat MPR, serta sahabat dari legislatif, yaitu Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Kita semua tahu bahwa rencana pemerintah ke depan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mencapai 8 persen,” ujar Eddy Soeparno di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (5/11/24).

Menurut Eddy, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan harus didukung oleh energi yang berbasis pada sumber terbarukan. 

“Saat ini, kita sedang berada dalam proses transisi energi. Teman-teman dari METI telah memberikan masukan penting terkait bagaimana percepatan ini dapat dilakukan,” ungkapnya.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Wiluyo Kusdwiharto, menegaskan bahwa program Presiden Prabowo terkait ketahanan energi sejalan dengan pengembangan energi terbarukan. “Program Pak Presiden Prabowo adalah ketahanan energi. Jadi nanti pengembangan energi terbarukan juga tidak melupakan ketahanan energi dan juga ikut mendukung ketahanan energi,” kata Wiluyo.

Dia mengungkapkan, sumber energi primer dari energi baru terbarukan (EBT) ini berasal dari dalam negeri dan tidak menggunakan sumber energi impor. 

“Saya yakin dengan pemerintah yang baru, maka rancangan undang-undang EBT bisa menjadi UU EBT sehingga kemajuan EBT ini bisa kita booster untuk kemakmuran rakyat Indonesia, karena sumber energi ini berasal dari dalam negeri,” ujar Wiluyo.

Sementara itu, Satya Widya Yudha dari METI juga menambahkan bahwa swasembada energi merupakan kunci penting dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju net zero emission. 

“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengejar pertumbuhan ekonomi untuk bisa sampai 8% dan faktor swasembada energi menjadi kunci. Saat ini, kita mencoba bertransisi energi, karena apapun juga yang sudah menjadi keputusan pemerintah, tahun 2060 net zero emission itu sesuatu yang harus bisa kita capai,” ungkap Mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Satya mengungkapkan, bagaimana kita memitigasi di satu sisi keinginan swasembada dan di sisi lain mencapai net zero pada tahun 2060, kombinasi ini tentunya menjadi satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui dukungan asosiasi agar ini bisa tercapai. 

“Kita kaya dengan fosil tapi kita juga menatap masa depan dengan energi baru dan terbarukan,” kata Satya. [Tp]