telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, mendorong penguatan pengawasan terhadap layanan BPJS Kesehatan menyusul adanya indikasi permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Sabtu, 18 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, M. Rizky menyoroti adanya potensi ketidaksesuaian dalam pelayanan BPJS, termasuk indikasi maladministrasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci penting untuk memastikan layanan kesehatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Pengawasan harus diperkuat, baik secara internal maupun eksternal, agar pelayanan BPJS berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” ujar M. Rizky.

Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelayanan.

Selain itu, M. Rizky juga mendorong adanya penerapan mekanisme evaluasi secara berkala di fasilitas kesehatan guna memastikan pelayanan berjalan optimal dan sesuai standar.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas layanan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Karena itu, setiap potensi penyimpangan harus segera diantisipasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan aturan secara konsisten, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sistem pelayanan BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. (VC)