telusur.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan tautan palsu yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Salah satu tautan mencurigakan yang beredar adalah https://layanan-bsu2.kem-naker.com, yang dipastikan bukan bagian dari situs resmi pemerintah.
“Informasi resmi BSU hanya melalui bsu.kemnaker.go.id. Di luar itu, bisa dipastikan palsu dan berpotensi penipuan,” tegas Sunardi Manampiar Sinaga, Kepala Biro Humas Kemnaker, Selasa (15/7/2025).
Tautan palsu seperti itu diduga digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan phishing—yakni mencuri data pribadi seperti KTP, nomor rekening, atau informasi sensitif lain dari masyarakat.
Sunardi menyampaikan, jika ada masyarakat yang terlanjur mengisi tautan palsu, segera laporkan ke pihak kepolisian. Penipuan semacam ini termasuk tindak pidana dan pelakunya akan diproses secara hukum.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji pencairan cepat atau tautan berhadiah, apalagi jika diarahkan ke situs selain domain resmi pemerintah.
Program BSU tahun 2025 kembali digulirkan pemerintah untuk membantu para pekerja dan buruh yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan adalah Rp300.000 per bulan selama dua bulan (Juni–Juli), dan dicairkan sekaligus sebesar Rp600.000 ke rekening penerima.
Penyaluran BSU dilakukan secara transparan dan tanpa potongan, melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk pekerja tanpa rekening aktif, pencairan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.
Sebelum cair, data calon penerima terlebih dahulu diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian divalidasi kembali oleh Kemnaker untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Pastikan Anda hanya mengakses informasi dari situs resmi bsu.kemnaker.go.id dan tidak pernah membagikan data pribadi di luar platform resmi,” tegas Sunardi.
Sunardi mengingatkan agar masyarakat tidak pernah memberikan NIK, nomor rekening, atau data penting lainnya kepada situs atau tautan mencurigakan. Penipuan digital semakin marak, terutama saat bantuan pemerintah mulai digulirkan. “Kami ingin BSU benar-benar membantu pekerja, tanpa gangguan dari oknum yang mencari untung lewat celah penipuan,” tutupnya.[]
