telusur.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari, menyatakan kehadiran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 899/BSG di Kota Depok menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perkotaan melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri kegiatan Program Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan di Lahan Pertanian Yonif TP 899, Cipayung, Kota Depok, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra, Dandim Depok Kolonel Infanteri Ginanjar Wahyutomo, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

"Saya sangat-sangat mendukung penuh. Alhamdulillah batalion ini adalah salah satu batalion yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menunjang proyek strategis nasional terkait ketahanan pangan dan kemandirian pangan," ucap dia kepada telusur. 

Dia menjelaskan, Yonif TP 899 diproyeksikan menjadi percontohan bagi pembangunan batalyon teritorial serupa di berbagai daerah di Indonesia. 

Menurut legislator Gerindra itu, dukungan berbagai instansi, termasuk DKP3 Kota Depok serta Kementerian Kelautan, menjadi bukti adanya sinergi dalam pengembangan program tersebut.

Yeti juga menilai kehadiran Yonif TP 899 memiliki arti strategis bagi Kota Depok yang selama ini dikenal sebagai kota penyangga ibu kota dengan karakteristik wilayah perkotaan.

Dia bilang, selama ini sektor pertanian belum menjadi perhatian utama karena keterbatasan lahan dan kondisi geografis Kota Depok. 

Namun, lanjut Yeti, keberadaan batalyon tersebut dinilai membuka perspektif baru mengenai pengembangan pertanian di kawasan urban.

"Pertanian itu tidak melulu harus berada di lahan yang selama ini memang diperuntukkan bagi pertanian. Kita bisa melakukan pertanian, perikanan, dan peternakan di lahan-lahan sempit sesuai dengan situasi Kota Depok, yaitu melalui konsep pertanian perkotaan," ungkap Yeti.

Lebih jauh, Wakil Rakyat Dapil Cimanggis itu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat Panen Raya TNI yang menyebut ketahanan pangan menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia sehingga penanganannya harus menjadi gerakan nasional.

Dia pun menerangkan, bahwa tanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya berada di tangan Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan TNI bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Laporan: Malik Sihite