telusur.co.id - Ternyata kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan listrik 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon 50 persen untuk 900 VA secara nasional juga mendapatkan kritik.

Ketua YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, penggratisan listrik ini cenderung salah sasaran karena dilakukan di seluruh tempat bahkan yang tak terkena dampak COVID-19 pun.

Menurut Tulus, pertimbangannya soal dampak ekonomi COVID-19 seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan. Sebab, faktanya merekalah yang terdampak langsung, karena tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti (UMKM).

"Sebab mayoritas konsumennya bekerja dari rumah," kata Tulus dalam keterangannya, Rabu (1/4/20).

Tulus menambahkan, sejatinya yang sangat membutuhkan kompensasi dan dispensasi adalah kelompok konsumen perkotaan, dan seharusnya tidak hanya kelompok 900 VA saja. Tetapi, juga kelompok konsumen 1300 VA, yang juga secara ekonomi sangat terdampak.

"Apalagi banyak masyarakat perkotaan yang di-PHK, atau potong gaji; karena perusahaannya bangkrut," terang Tulus.

Dan faktanya, masyarakat perdesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah Covid-19. Apalagi jika tidak termasuk zona merah.

Sebaliknya, yang tinggal diperkotaan, aktivitas ekonominya nyaris lumpuh, karena stop bekerja. Jadi penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran. Selain itu, menurut dia, kelompok 1300 VA dilanggar haknya.

Idealnya, kata Tulus, kelompok 450 VA tidak gratis total, cukup diskon 50 persen saja (sama dengan 900 VA), sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk mengcover/mendiskon golongan 1300 VA. Karenanya, Tulus meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut.

"Khususnya yang tinggal di perkotaan. Dengan memberikan kompensasi/diskon pengguna listrik 1300 VA yang tinggal di perkotaan, yang terdampak langsung oleh wabah Covid-19," tandas Tulus. [Tp]