telusur.co.id,BATAM -Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Ir. H. Ria Saptarika, M.Eng., menyerap aspirasi dan menginventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fokusnya adalah pengembangan transportasi massal Kota Batam, khususnya Trans Batam.
Pertemuan dengan Direktur Perencanaan Infrastruktur, Fesly Abadi Paranoandan, dan Dinas Perhubungan Kota Batam yang diwakili Kepala UPTD Trans Batam, Bambang Sucipto, serta Wildan selaku staf ahli, membahas kesiapan prasarana jalan, jaringan Bus Rapid Transit (BRT), kebutuhan armada, integrasi antarmoda, dan arah elektrifikasi transportasi publik.
Pertumbuhan kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan investasi digital menjadikan Trans Batam isu strategis. Mobilitas yang meningkat membutuhkan transportasi massal yang andal, terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menghubungkan Rencana BRT dengan Kebutuhan Nyata
Salah satu materi yang dibahas adalah studi kelayakan BRT berlajur khusus hasil kajian GIZ tahun 2020–2021. Menurut paparan dalam pertemuan, studi itu merancang lajur khusus sepanjang 28 kilometer, 34 stasiun, 10 rute utama, dan empat rute pengumpan (feeder), dengan proyeksi permintaan hingga 50.000 perjalanan per hari.
Paparan Dinas Perhubungan, yang disampaikan Kepala UPTD Trans Batam, Bambang Sucipto, memuat rencana yang berbeda: 11 trayek utama, 10 trayek feeder, 16 halte transit (interchange), serta peningkatan sarana halte dan pemberhentian bus.
Perbedaan konfigurasi antara studi terdahulu dan rencana terbaru ini menunjukkan perlunya satu peta jalan terintegrasi, lengkap dengan tahapan implementasi, kebutuhan investasi, dan pembagian tanggung jawab antarlembaga.
Ria Saptarika menekankan bahwa perencanaan tidak boleh berhenti pada penambahan bus dan halte, tetapi harus menghasilkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
"Pengembangan Trans Batam harus dirancang sebagai satu sistem. Kebutuhan penumpang, jaringan trayek, lajur khusus, halte, depo, dan pembiayaan operasi harus saling terhubung. Setiap investasi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat."
Load Factor Sebagai Dasar Evaluasi Layanan
Paparan Dinas Perhubungan juga memuat data load factor sembilan koridor Trans Batam periode Januari–Agustus 2026, dengan rata-rata per koridor 16–47%. Koridor 2 dan 8 tertinggi, masing-masing 47%, sedangkan Koridor 5 dan 9 terendah, yakni 17% dan 16%.
Angka rata-rata ini harus dibaca hati-hati. Keterisian rendah belum tentu berarti armada berlebih, dan keterisian tinggi belum tentu membuktikan kapasitas kurang. Evaluasi harus memperhitungkan permintaan jam sibuk, arah perjalanan, waktu tunggu, frekuensi layanan, dan pola perjalanan pekerja ke kawasan industri.
Kebutuhan armada pun harus didukung perhitungan yang transparan. Dishub merencanakan 183 unit, terdiri atas 121 bus medium, 12 bus besar, dan 50 microbus atau feeder. Angka ini perlu diperjelas berdasarkan jumlah armada eksisting yang masih aktif, kebutuhan penggantian, peningkatan frekuensi, pembukaan trayek baru, dan armada cadangan.
Tiga Agenda Strategis Menuju Full-BRT
Dalam kerangka pengawasan, ada tiga agenda utama yang perlu ditindaklanjuti BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Pertama, kepastian peta jalan. Pemerintah perlu menjelaskan posisi layanan Trans Batam saat ini, kesenjangannya terhadap tahapan BRT yang direncanakan, target tahunan, dan indikator pencapaiannya.
Kedua, kesiapan infrastruktur dan integrasi jaringan. Lajur khusus, halte, depo, terminal, dan simpul transit harus selaras dengan jaringan trunk–feeder. Rencana 16 halte transit dan kawasan yang diusulkan untuk pengembangan berorientasi transit (Transit-Oriented Development/TOD) perlu dilengkapi status lahan, desain, akses pejalan kaki, konektivitas antarmoda, dan jadwal implementasi. BP Batam berperan memastikan ruang jalan, lahan, akses ke kawasan industri, dan prasarana pendukung. Dishub berperan memastikan jaringan trayek, frekuensi, kebutuhan armada, dan pola operasi sesuai kebutuhan perjalanan warga.
Ketiga, kepastian investasi dan pembiayaan. Kebutuhan investasi untuk lajur khusus, halte, depo, armada, sistem tiket, dan integrasi layanan harus dihitung menyeluruh. Pembagian tanggung jawab, sumber dana, biaya operasi, kebutuhan subsidi, dan kemungkinan skema Buy The Service (BTS) perlu dijelaskan secara terukur.
Elektrifikasi Harus Direncanakan Sejak Awal
Pengembangan Trans Batam membuka peluang elektrifikasi armada secara bertahap untuk mendorong transportasi rendah emisi.
Namun, transisi ke bus listrik tidak cukup dengan pengadaan kendaraan. Kesiapan depo, lokasi pengisian daya, kapasitas jaringan listrik, kebutuhan daya pada jam pengisian, biaya operasi, dan koordinasi dengan penyedia listrik harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Pemanfaatan PLTS pada depo atau aset pendukung yang sesuai juga dapat dikaji berdasarkan kelayakan teknis dan ekonominya.
Dengan pendekatan ini, elektrifikasi tidak sekadar mengganti teknologi kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi emisi transportasi.
Pengawasan Berorientasi Hasil
Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memperjuangkan kepentingan daerah. Masukan dan data dari instansi terkait menjadi bahan untuk mengidentifikasi kendala implementasi dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah sesuai kewenangannya.
Keberhasilan transportasi massal Batam perlu diukur dari hasil: jumlah penumpang yang meningkat, ketepatan waktu dan frekuensi yang membaik, waktu tunggu yang berkurang, akses pekerja ke kawasan industri yang meningkat, serta pembiayaan operasi yang berkelanjutan.
Transformasi menuju Full-BRT bukan semata proyek fisik, melainkan pembenahan sistem mobilitas perkotaan. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi perencanaan, koordinasi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, kepastian pembiayaan, dan kemampuan layanan menjawab kebutuhan perjalanan warga.
