JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026. Capaian tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen dan melampaui perkiraan konsensus pasar.
Meski demikian, Marwan mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar berdampak pada pendapatan masyarakat, daya beli, kesempatan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen tentu patut kita apresiasi. Namun, pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai ekonomi tumbuh secara statistik, tetapi sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Marwan.
Ia menyoroti konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi 51,97 persen terhadap PDB. Meskipun tumbuh 5,04 persen, angka agregat tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan daya beli seluruh kelompok masyarakat secara merata.
Menurutnya, kondisi masyarakat berpendapatan rendah perlu mendapat perhatian, terutama di tengah kebutuhan pokok yang terus menyerap sebagian besar penghasilan mereka.
Marwan juga mencermati sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Sementara itu, Gini Ratio berada di angka 0,368. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan masih perlu diikuti upaya yang lebih kuat untuk mengurangi ketimpangan.
“Dalam pembangunan ekonomi, kita tidak boleh hanya melihat berapa besar kue ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana hasilnya terdistribusi. Pertumbuhan yang baik harus membuka peluang lebih luas bagi pekerja, petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tegasnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2026 mencapai 147,99 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,75 persen. Marwan menilai perkembangan ini positif, tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, upah riil, serta perlindungan sosial bagi pekerja.
Untuk itu, Marwan mendorong pemerintah memperkuat sektor UMKM dan pertanian, memastikan investasi menghasilkan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan efektivitas belanja negara agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan investasi dan pembangunan di daerah agar sumber pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah lokal, melibatkan tenaga kerja daerah, dan membuka kesempatan bagi usaha kecil masuk ke dalam rantai pasok industri.
“Keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dilihat dari pertumbuhan PDB atau besarnya investasi. Ukuran yang paling nyata adalah ketika masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatannya meningkat, harga kebutuhan pokok terjangkau, dan kesenjangan kesejahteraan semakin berkurang,” tutup Marwan. RD
