telusur.co.id - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyampaikan, dari 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, sekitar 6.000 pesantren telah memiliki akta notaris pendirian koperasi. Namun, baru sekitar 2.000 hingga 3.000 di antaranya yang menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
Menurut Farida, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang luas untuk memperkuat kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas usaha koperasi pesantren agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi anggota dan masyarakat sekitar.
"Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat," ujar Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Rabu (11/11/2026).
Farida menjelaskan, pesantren pada dasarnya telah memiliki ekosistem ekonomi yang potensial. Santri, tenaga pendidik, pengelola pesantren, alumni, hingga masyarakat sekitar membentuk basis konsumen sekaligus membuka peluang pengembangan berbagai usaha produktif.
Potensi itu perlu dikonsolidasikan melalui koperasi agar aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dikelola lebih terorganisasi, profesional, dan memberi nilai tambah bagi seluruh anggotanya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Farida menekankan empat aspek utama, yakni peningkatan kualitas SDM dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha berbasis kebutuhan pasar, serta perluasan akses pembiayaan.
Pengembangan koperasi pesantren harus dimulai dari kemampuan pengurus memahami kebutuhan ekonomi di lingkungan terdekat. Dengan begitu, koperasi tidak sekadar membentuk unit usaha, tetapi menjalankan bisnis yang memiliki pasar jelas dan berkelanjutan.
"Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata," jelasnya.
Farida juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan anggota maupun lembaga pembiayaan. Koperasi yang tata kelolanya sehat, kegiatan usahanya terukur, dan prospek pasarnya jelas dinilai lebih berpeluang mengakses pembiayaan, termasuk dari perbankan.
Kementerian Koperasi menyatakan siap mendampingi penguatan kelembagaan, mulai dari pembentukan koperasi, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan.
"Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, koperasi pesantren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya," ungkap Farida.
Selain memperkuat ekonomi internal pesantren, Farida melihat peluang besar koperasi pesantren berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Pesantren dapat mengembangkan usaha di sepanjang rantai nilai pangan, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi hasil pertanian dan produk pangan lainnya.
"Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik," katanya.[Nug]
