Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.
Habiburokhman menyatakan tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Menurutnya, ICW sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun laporan terhadap wakil rakyat.
“Enggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritik kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman.
Ia membantah anggapan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset tidak transparan. Menurutnya, draf awal beleid tersebut telah diunggah secara resmi sejak Panitia Kerja (Panja) menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Habiburokhman juga menyebut seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan secara terbuka. Mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus-Timsin), rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
Seluruh proses tersebut, lanjutnya, dapat diakses publik melalui pemberitaan media massa, siaran langsung TV Parlemen, serta kanal YouTube DPR. Bahkan, sejumlah mahasiswa yang sedang menjalani program magang turut menyaksikan proses pembahasan.
“Jadi kurang terbuka apa lagi,” ujarnya.
Terkait tidak dilibatkannya ICW sebagai narasumber dalam pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang terlebih dahulu mengajukan diri untuk memberikan masukan.
Ia menyebut terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Namun, keterbatasan waktu membuat DPR hanya dapat mengakomodasi 87 pihak. Sementara pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis.
Habiburokhman menegaskan, ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis kepada DPR.
“Kalau soal ICW tidak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodasi cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.
Menurutnya, DPR juga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh pihak yang ingin memberikan masukan. Jika ICW diundang tanpa melalui mekanisme pengajuan, hal itu dinilai tidak adil bagi masyarakat atau organisasi lain yang telah mengajukan diri tetapi belum memperoleh kesempatan untuk hadir.
“Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” tandasnya. [ham]