JAKARTA - Dinamika persoalan independensi jemaah Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat ke publik seusai Muktamar ke-35 NU. Timbullah suatu istilah "Ber-NU Tanpa Ber-PBNU" yang dinilai merefleksikan otentisitas ajaran keislaman di tengah dinamika kepengurusan organisasi yang akan dibentuk Gus Kikin (Ketua Umum PBNU terpilih).
Istilah tersebut digaungkan oleh HRM. Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau disapa akrab Gus Lilur, pertama kali mencetuskan istilah "Ber-NU Tanpa Ber-PBNU" pada Januari 2022. Pada awal kemunculannya, gagasan ini sempat mendulang kritik dari berbagai pihak yang menilai sinis pemisahan amaliah NU dari struktur PBNU.
Kritik tajam Gus Lilur berakar pada kecemasan warga Nahdliyin terhadap dinamika internal kepengurusan PBNU pasca-Muktamar ke-34 di Lampung. Konflik internal hingga aksi saling pecat antar-pengurus dinilai menyita perhatian publik serta mencederai marwah organisasi di mata warga akar rumput.
Kekecewaan terhadap manuver politik elit struktural membuat slogan "Ber-NU Tanpa Ber-PBNU" semakin menemukan relevansinya. Prinsip ini dipandang sebagai jalan keluar agar warga NU tetap dapat menjalankan amaliah keagamaan tanpa terseret pertikaian elit organisasi.
Pasca-pelaksanaan Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Gus Lilur kembali memunculkan slogan tersebut. Gagasan itu digelorakan guna mengingatkan kembali khittah beragama Nahdliyin yang berfokus pada pengamalan ajaran para kiai sepuh.
Gema slogan tersebut mendapat respons luas dari warga Nahdliyin melalui tajuk senada. Berbagai variasi ungkapan bermunculan di masyarakat, mulai dari "Ber-NU selamanya, Ber-PBNU sekadarnya" hingga versi bahasa Jawa "Ber-NU saklawase, Ber-PBNU sekadare".
Bagi Gus Lilur, persoalan tersebut berkaitan dengan cara seseorang menjalankan keberislaman dalam tradisi NU. Ber-NU tidak harus selalu diwujudkan melalui keterikatan pada struktur PBNU.
Pengusaha pegiat filantropi ini menjelaskan, ber-NU berarti menjalankan agama Islam dengan cara NU, yang mencakup tiga hal utama.
Pertama, bermadzhab Syafi’iy. Kedua, berakidah Asy’ariy. Ketiga, bertasawuf dengan mengikuti tradisi Imam Junaid Al-Baghdadi dan atau Imam Al-Ghazali.
“Bermadzhab Syafi’iy, berakidah Asy’ariy, bertasawuf ala Imam Junaid Al-Baghdadiy dan atau Imam Al-Ghazali,” papar Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) ini.
Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forum Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini menuturkan, pengamalan tiga prinsip tersebut tidak mengharuskan seseorang berada dalam struktur PBNU. Ajaran tersebut telah diwariskan dan diajarkan oleh para kiai NU yang selama ini menjadi rujukan keilmuan warga Nahdliyin.
Oleh karenanya, Gus Lilur membedakan antara identitas sebagai warga NU dengan keterlibatan dalam struktur kepengurusan PBNU. Seseorang tetap dapat menjalankan nilai-nilai ke-NU-an tanpa harus menjadikan struktur PBNU sebagai ukuran utama.
Kritik terhadap Rais Aam PBNU
Pandangan tersebut semakin kuat setelah ia menyoroti kapasitas Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Gus Lilur menguraikan kritik keras terhadap Rais Aam PBNU tersebut. Pasalnya, KH. Miftachul Akhyar tidak memiliki kapasitas keilmuan sebagaimana diharapkan dari seorang Rais Aam.
Masih dengan Gus Lilur, kritikan tersebut berkaitan dengan dua pidato KH Miftachul Akhyar yang kemudian ia komentari melalui video yang dibuat oleh timnya. Dua pidato yang dimaksud adalah pidato penutupan Munas-Konbes NU di Bangkalan dan pidato pembukaan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang.
Alumnus santri Denanyar, Jombang ini mengungkapkan dalam video tersebut, menampilkan seorang anak usia sekolah dasar atau ibtidaiyah yang memberikan komentar terhadap isi kedua pidato tersebut.
Video itu sengaja dibuat oleh timnya sebagai bentuk kritik terhadap materi pidato Rais Aam PBNU.
“Dua video Siti tersebut saya yang bikin, saya minta tim saya untuk membuat video tersebut,” ucapnya.
Gus Lilur mengklaim video tersebut menjadi “fakta dan bukti” atas penilaiannya bahwa, Rais Aam PBNU dinilai awam dan tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Bahkan, ia menggunakan istilah “ngiyai” untuk menyebut sosok yang menurutnya hanya berakting seperti kiai.
Kritik serupa juga pernah ia sampaikan terkait pidato Rais Aam pada penutupan Konbes-Munas NU di Bangkalan.
Gus Lilur mengaku telah merilis kritik tersebut melalui sekitar 80 media. Dalam kritik itu, ia menyinggung dugaan persoalan berupa plagiarisme serta kesalahan penggunaan harkat dalam pidato.
“Rais Aam awam, plagiat, salah pasang harkat,” demikian salah satu pokok kritik itu.
Atas berbagai alasan tersebut, Gus Lilur menegaskan, dirinya memilih mengambil posisi sebagai warga NU yang tetap menjalankan tradisi dan ajaran ke-NU-an, tetapi tidak merasa harus mengikuti struktur PBNU.
Ia menyebut dirinya sebagai warga NU sekaligus “kiai kampung” yang belajar kepada banyak kiai NU.
Sebabnya, Gus Lilur merasa memiliki alasan untuk menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan PBNU ketika menilai terdapat persoalan dalam kapasitas maupun praktik kepemimpinan organisasi.
“Saya yang berguru pada banyak kiai alim di NU menolak dipimpin kiai awam, ber-NU tanpa ber-PBNU,” tutup alumni aktivis HMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat ini. (ari)
