MAKI: Ada 3 Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Korupsi ATR/BPN

by Perto |
MAKI: Ada 3 Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Korupsi ATR/BPN
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Foto: Istimewa

telusur.co.id - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut ada tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga membocorkan dokumen atau informasi terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN yang telah di-OTT KPK. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya yang baru dua orang.

"Ternyata bukan hanya dua orang, tapi setidaknya tiga orang. Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisialnya AS. Jadi orang yang ketiga ini adalah AS," kata Boyamin, dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Boyamin, TS dan AS merupakan pegawai yang berasal dari lembaga lain, kemudian mengundurkan diri dan menjadi pegawai tetap KPK. Sementara MS masih berstatus pegawai dari lembaga lain dan belum mengundurkan diri.

Ketiga pegawai tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Boyamin berharap Dewas mulai melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi pada pekan depan.

"Terhadap tiga ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi, setidaknya saksi yang dianggap mengetahui proses dengan Arif Sugianto," tuturnya.

Boyamin berharap tidak ada perlindungan dari pimpinan KPK terhadap ketiga orang tersebut. Ia menyebut sudah beredar isu salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh salah satu pimpinan KPK.

Jika hal itu terjadi, menurutnya, akan muncul dugaan saling menyandera. Ia meminta Dewas KPK bersikap tegas dan menerapkan zero toleransi terhadap dugaan pelanggaran etik, perilaku, hingga dugaan menghalangi penyidikan.

Boyamin menilai dugaan kebocoran tersebut berpotensi menghambat penanganan perkara yang sudah lama ditangani KPK. Salah satu dampaknya, kata dia, pemanggilan Nusron Wahid menjadi sangat terhambat.

Ia membandingkan dengan bersih-bersih yang dilakukan di Kejaksaan Agung dan Kepolisian terkait isu penyadapan. Menurutnya, KPK juga harus melakukan hal yang sama.

"Untuk itu Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK harus tegas membersihkan KPK itu sendiri," tukasnya.

Hingga saat KPK belum memberikan keterangan terkait pernyataan MAKI yang menduga oknum pegawai lembaga rasuah pembocor dokumen kasus ATR tersebut. [Nug]

tags :
nusron wahid

Komentar

Berita Terkait