telusur.co.id - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menuding rencana perjalanan dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid ke Jepang sebagai modus untuk menghindari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tudingan itu disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (2/11/2025). Ia menyebut anggaran dinas luar negeri tersebut baru diajukan minggu lalu.
"Saya mengabarkan bahwa Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang. Dari mana ini didapat? Karena minggu kemarin sedang diajukan anggaran untuk dinas Pak Nusron Wahid ke Jepang," kata Boyamin.
Menurut Boyamin, perjalanan ke Jepang diduga disiapkan sebagai alibi atau cadangan jika sewaktu-waktu KPK menjadwalkan pemeriksaan.
"Saya menduga bepergian ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil KPK, maka potensi beliau akan mangkir lagi dengan alasan sedang dinas ke luar negeri," tuturnya.
Ia menilai pola itu memanfaatkan ketentuan KUHAP yang mewajibkan jeda pemanggilan lima hari kerja, sehingga jadwal keberangkatan dapat disesuaikan dengan panggilan.
"Jadi, selalu mempersiapkan diri untuk ke luar negeri yang belum ditentukan waktunya, nanti kemudian akan dipaskan kalau ada panggilan," bebernya.
Boyamin menyinggung ketidakhadiran Nusron pada panggilan KPK sebelumnya dengan alasan dinas ke Johor Bahru, Malaysia, yang menurutnya justru dilakukan melalui Singapura.
"Sebagaimana dulu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan dinas ke Johor Bahru, Malaysia. Meskipun jalannya lucu dari Singapura. Nah, ini sangat disayangkan," katanya.[Nug]
