Buka Konsultasi Publik, KKP Bahas Revisi Tarif PNBP Jasa Bahari

by Farauq Iskandar |
Buka Konsultasi Publik, KKP Bahas Revisi Tarif PNBP Jasa Bahari
Konsultasi publik yang digelar Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, berlangsung di Morrissey Hotel Jakarta dan secara daring. Foto: Dok KKP

telusur.co.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan sejumlah perubahan tarif dan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor jasa bahari. Usulan tersebut dibahas dalam konsultasi publik revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP.

Konsultasi publik yang digelar Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, berlangsung di Morrissey Hotel Jakarta dan secara daring, Selasa (3/11/2026).

Forum ini melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, yayasan, asosiasi, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, hingga media.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, mengatakan konsultasi publik tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan PNBP, khususnya di bidang jasa bahari.

“Penyelenggaraan konsultasi publik ini merupakan wujud komitmen KKP dalam mendorong tata kelola PNBP yang transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan,” ujar dia melalui keterangan tertulisnya, dikutip, Senin (16/11/2026).

Dia menjelaskan, pelibatan publik diperlukan agar setiap usulan perubahan tarif dan pengaturan layanan dapat dibahas secara menyeluruh.

Pembahasan tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kepastian hukum, kemudahan berusaha, keadilan, hingga keberlanjutan pemanfaatan ruang laut.

Adapun sektor yang menjadi fokus pembahasan meliputi wisata bahari, bangunan dan instalasi di laut, persetujuan penangkapan ikan untuk tujuan nonkomersial, pelaksanaan reklamasi, reklamasi hasil pengawasan, perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi, serta perdagangan karbon biru.

Salah satu materi yang diusulkan untuk disempurnakan adalah pengaturan tarif Izin Pelaksanaan Reklamasi. KKP mengajukan perubahan satuan pengenaan tarif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus penyesuaian formula tarif bagi pelaku usaha.

Penyesuaian tersebut ditujukan agar dasar penghitungan tarif lebih jelas dan sesuai dengan karakteristik kegiatan reklamasi di lapangan.

KKP juga mengusulkan penambahan dua jenis PNBP, yakni untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan dan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Penambahan ini dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian regulasi terhadap layanan yang sebelumnya belum diatur secara tersendiri dalam matriks tarif PP Nomor 85 Tahun 2021.

Selain sektor reklamasi, revisi aturan tersebut turut menyasar pengembangan ekonomi karbon biru. KKP mengusulkan pengenaan PNBP terhadap layanan Izin Perdagangan Karbon Biru dengan besaran tarif yang mempertimbangkan nilai transaksi dan karakteristik pengelola.

Dalam usulan tersebut, tarif bagi pelaku usaha komersial ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai transaksi. Sementara itu, pengelola berbasis masyarakat pesisir diusulkan dikenakan tarif sebesar 5 persen.

Skema tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi karbon biru sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat pesisir dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, KKP juga mengusulkan penyempurnaan ketentuan denda administratif untuk memperkuat penegakan hukum di sektor jasa bahari.

Ketentuan itu mencakup sejumlah pelanggaran, antara lain pelaksanaan reklamasi tanpa izin atau tidak sesuai izin, pelanggaran perizinan wisata bahari, serta pelanggaran terkait bangunan dan instalasi di laut.

“Termasuk menyiapkan usulan jenis pelanggaran baru untuk mempertegas konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan penangkapan ikan untuk tujuan nonkomersial,” beber Miftahul.

Dalam aspek pelayanan, KKP memastikan proses perizinan dan persetujuan di lingkup jasa bahari tetap terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP.

Sementara itu, pengajuan persetujuan penangkapan ikan untuk tujuan nonkomersial dapat dilakukan melalui aplikasi E-Mancing yang tersedia di laman resmi https://emancing.kkp.go.id/.

Lebih lanjut, Miftahul menuturkan bahwa seluruh masukan yang diperoleh dalam konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan usulan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021. Selanjutnya, proses perubahan regulasi akan dilakukan melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Dia pun berharap, penyempurnaan kebijakan PNBP jasa bahari dapat menciptakan kepastian regulasi, mendukung iklim usaha yang kondusif, serta mendorong keberlanjutan pemanfaatan ruang laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Laporan: Malik Sihite

Komentar

Berita Terkait