telusur.co.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menyampaikan bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 26 triliun.
Adde Rosi mengatakan, Komisi X DPR RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 26 triliun untuk mendukung proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Menurutnya, pengangkatan tidak dapat dilakukan sekaligus karena membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjalankan proses tersebut secara bertahap agar pelaksanaannya berjalan lancar.
"Di 2027 30 persen, kemudian tahun depannya 30 persen, dua tahun kemudiannya di 40 persen. Kenapa ini bisa bertahap? Ya karena ini menyangkut anggaran yang cukup besar. Rp 26 triliun saja untuk di tahun 2027 ini cukup besar," kata Adde Rosi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak hanya menyangkut tenaga pendidik atau guru honorer. Tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran juga termasuk kelompok yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut.
Adde Rosi berharap proses pengangkatan dapat berjalan secara simultan, lancar, dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun menyisakan tenaga honorer yang belum terakomodasi.
Ia juga berharap pembahasan anggaran untuk 2028 yang akan dilakukan pada 2027 dapat memberikan ruang alokasi lebih besar. Dengan demikian, semakin banyak guru honorer, tenaga kesehatan, dan petugas pemadam kebakaran yang dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
"Kita berharap justru nanti di tahun 2028, yang akan dibahas 2027, mudah-mudahan anggarannya bisa dilebihkan. Sehingga banyak guru-guru honorer, kesehatan, dan juga pemadam kebakaran yang bisa ikut terangkat menjadi PPPK full waktu," ujarnya.
Selain persoalan pengangkatan tenaga honorer, Adde Rosi turut menyoroti persoalan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah yang masih menjadi perhatian di era media sosial.
Menurutnya, persoalan perundungan di sekolah perlu mendapat perhatian agar lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung perkembangan peserta didik.