telusur.co.id - Langkah politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pimpinan DPR RI telah menerima usulan tersebut dan menjadwalkan pembacaannya dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Penerimaan usulan disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam rapat bersama perwakilan pengusul di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut turut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan mengungkapkan, berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Adapun komposisi pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Saan menegaskan, pimpinan DPR menghormati dan menerima aspirasi para anggota dewan tersebut. Selanjutnya, usulan akan diproses melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI," ujar Saan.
Ia menambahkan, penerimaan usulan tersebut belum merupakan keputusan akhir DPR terhadap substansi yang diajukan.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," sambungnya.
Soroti Persyaratan Jabatan Wakil Presiden
Usulan hak menyatakan pendapat tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3. Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam hal ini, usulan yang diajukan para anggota DPR secara khusus menyasar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Penerimaan dokumen oleh pimpinan DPR menjadi tahapan awal sebelum usulan tersebut ditindaklanjuti melalui proses kelembagaan. Pembacaan dalam rapat paripurna pada Kamis mendatang menjadi agenda berikutnya yang akan menentukan kelanjutan pembahasan usulan tersebut.
Delapan Fraksi Kirim Perwakilan
Dalam rapat penerimaan usulan tersebut, delapan fraksi DPR mengirimkan perwakilan masing-masing.
Fraksi PDI Perjuangan diwakili Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong.
Fraksi Golkar mengirimkan Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja. Sementara Fraksi NasDem diwakili Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey.
Adapun Fraksi PKB diwakili M Khozin dan Sudjatmiko. Fraksi Partai Demokrat mengirimkan Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan, Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, sedangkan Fraksi PAN diwakili Syarifudin Sudding.
Dengan diterimanya usulan dari 120 anggota DPR tersebut, proses politik dan konstitusional terkait posisi Wakil Presiden Gibran kini memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di parlemen. Namun, penerimaan usulan ini tidak serta-merta berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatannya.
