Isma Yatun Kembali Ditetapkan Jadi Ketua BPK Periode 2026-2031

by Rikky Affandi Daulay |
Isma Yatun Kembali Ditetapkan Jadi Ketua BPK Periode 2026-2031
Ketua BPK Ismayatun/Ist

JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menetapkan Isma Yatun sebagai Ketua BPK Periode 2026-2031. Sementara itu, Budi Prijono ditetapkan sebagai Wakil Ketua BPK.

Keputusan tersebut diambil melalui Sidang BPK pada Selasa (3/11/2026), setelah dua anggota BPK terpilih, yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman, mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan siaran pers BPK, Jumat (6/11/2026), sidang yang dihadiri seluruh anggota BPK itu menetapkan susunan pimpinan dan pembagian tugas melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026 yang berlaku sejak 3 November 2026.

Isma Yatun sebelumnya telah menjabat Ketua BPK sejak April 2022. Dengan keputusan terbaru ini, ia kembali dipercaya memimpin lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.

Selain menjabat ketua, Isma juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota VI BPK untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Fathan Subchi meninggal dunia pada 25 Oktober 2026.

Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 8/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Anggota VI BPK.

Susunan Pimpinan dan Anggota BPK Terbaru

Berdasarkan hasil sidang, berikut susunan pimpinan dan pembagian tugas anggota BPK:

1. Ketua BPK: Isma Yatun

2. Wakil Ketua BPK: Budi Prijono

3. Anggota I: Nyoman Adhi Suryadnyana

4. Anggota II: Daniel Lumban Tobing

5. Anggota III: Slamet Edy Purnomo

6. Anggota IV: Khaidir Abdurrahman

7. Anggota V: Bobby Adhityo Rizaldi

8. Plt. Anggota VI: Isma Yatun

9. Anggota VII: Akhsanul Khaq

BPK menyatakan bahwa sidang anggota merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga tersebut.

Adapun pembagian tugas dan kewenangan pimpinan serta anggota BPK mengacu pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja BPK sebagaimana telah diubah melalui Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2025. RD

Komentar

Berita Terkait