Sesi Kring Pajak yang Selalu Ku Benci

by Telusur Opini |
Sesi Kring Pajak yang Selalu Ku Benci
Ilustrasi dari https://frconsultantindonesia.com/id/

Ditulis Oleh: Muhammad Dzaki Alfarabi dan Pricilla Evelyn Audy, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

Pernahkah Anda mengalami kesulitan saat mencoba menghubungi layanan Kring Pajak 1500200? Alih-alih memperoleh jawaban, Anda malah menghabiskan waktu hanya untuk menunggu terhubung dengan petugas Kring Pajak? Atau setelah tersambung, Anda malah diarahkan ke KPP terdekat? Situasi ini mungkin terasa familiar bagi sebagian Wajib Pajak yang pernah mencoba menghubungi Kring Pajak via Call Center 1500200.

Jumlah Panggilan Masuk dan Panggilan Terjawab
Mengutip laporan tahunan DJP 2024, jumlah panggilan masuk yang diterima oleh Kring Pajak mencapai 360.639 panggilan, dengan 296.642 panggilan berhasil dijawab atau sekitar 82,25% dari total panggilan masuk. Dengan begitu, masih terdapat sekitar 63.997 panggilan yang tidak berhasil terjawab oleh Kring Pajak.

Angka tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan Kring Pajak masih menjadi tantangan dalam menjangkau Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan. Bagi Wajib Pajak yang sedang menghadapi kendala administrasi perpajakan, panggilan yang tidak terjawab mengharuskan mereka mengulang proses dari awal, menghabiskan lebih banyak waktu, atau bahkan menunda penyelesaian kewajibannya.

Persoalan ini terasa semakin relevan sejak mulai diterapkannya Coretax Administration System (Coretax). Di tengah perubahan sistem administrasi perpajakan, Wajib Pajak tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memahami penggunaan Coretax, tetapi juga tetap memerlukan informasi dan pendampingan terkait berbagai urusan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Dalam kondisi tersebut, Call Center Kring Pajak 1500200 memiliki peran penting sebagai salah satu saluran komunikasi antara DJP dan Wajib Pajak.

Keluhan Wajib Pajak di Media Sosial

Permasalahan tersebut bukan hanya tercermin melalui angka dalam laporan tahunan DJP. Keluhan serupa juga ditemukan melalui unggahan masyarakat di media sosial X (sebelumnya Twitter). Sejumlah Wajib Pajak menyampaikan pengalaman mereka ketika mencoba menghubungi Kring Pajak 1500200, tetapi panggilan yang dilakukan justru tidak kunjung tersambung. Beberapa di antara wajib pajak tersebut bahkan mendapat notifikasi “system is busy” setiap kali mencoba melakukan panggilan. Keluhan-keluhan tersebut memberikan gambaran mengenai pengalaman Wajib Pajak yang berhadapan langsung dengan kendala akses ketika membutuhkan layanan informasi perpajakan.

GAMBAR 1. KELUHAN PENGGUNA X TERKAIT LAYANAN KRING PAJAK

Sumber:https://x.com/mewrcurry/status/1895287964500140441?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EFebruary

Salah satu contohnya adalah unggahan seorang pengguna X pada 28 Februari 2025 yang mengeluhkan sulitnya memperoleh bantuan dari DJP. Dalam unggahannya, pengguna tersebut menyampaikan bahwa sistem Coretax terus mengalami error, sementara layanan live chat harus diakses melalui aplikasi yang justru sedang bermasalah. Ia juga mengaku tidak dapat menghubungi nomor 1500200.

GAMBAR 2. KELUHAN PENGGUNA X MENGENAI PANGGILAN 1500200

Sumber:https://x.com/chinchin_nyuu/status/2049697380011024471 ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EApril

Keluhan serupa masih muncul lebih dari setahun kemudian. Pada 30 April 2026, seorang pengguna X mengungkapkan rasa frustrasinya karena berulang kali mencoba menghubungi 1500200. Menurut pengalamannya, panggilan sering kali tidak tersambung meskipun sudah menunggu berjam-jam. Bahkan, ketika panggilan berhasil tersambung, sambungan telepon justru terputus di tengah percakapan.

Berbagai keluhan tersebut menunjukkan bahwa sulitnya menghubungi Kring Pajak bagi Wajib Pajak yang sedang membutuhkan informasi perpajakan dapat menimbulkan rasa frustrasi, terlebih ketika mereka sudah mencoba menghubungi layanan tersebut berulang kali. Dengan adanya Kring Pajak, masyarakat tentu berharap bisa mendapatkan bantuan ketika menghadapi kendala perpajakan. Sayangnya, harapan tersebut jadi sulit terpenuhi kalau untuk menghubungi layanannya saja masih terasa sulit.

Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Wajib Pajak, tetapi juga berpotensi memengaruhi penerimaan negara. Hal ini karena kualitas pelayanan perpajakan turut berperan dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Nurawalya dan Sutrisno (2025) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun melalui kepuasan Wajib Pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kesulitan dalam memperoleh informasi dan bantuan perpajakan berpotensi menjadi hambatan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak turut memengaruhi penerimaan pajak, kemudahan akses Kring Pajak sudah seharusnya menjadi salah satu aspek yang diperhatikan DJP dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Melalui pemantauan percakapan di media sosial, DJP dapat mengidentifikasi permasalahan yang paling sering dialami Wajib Pajak, termasuk kendala ketika menghubungi Kring Pajak. Hasil pemantauan tersebut dapat digunakan untuk memahami kekurangan dalam pelayanan dan menentukan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sudahkah Kring Pajak Responsif terhadap Kebutuhan Wajib Pajak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, responsivitas Kring Pajak perlu dilihat dari pengalaman Wajib Pajak ketika berusaha memperoleh bantuan. Dalam konsep kualitas pelayanan menggunakan metode SERVQUAL (Service Quality), responsiveness atau daya tanggap berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu pengguna serta memberikan pelayanan secara cepat. Artinya, pelayanan yang responsif seharusnya tidak hanya terlihat dari bagaimana petugas menjawab pertanyaan, tetapi juga dari seberapa mudah Wajib Pajak dapat mengakses bantuan sejak awal.

Berbagai keluhan tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih menghadapi kendala untuk mengakses Kring Pajak, baik karena panggilan yang tidak tersambung maupun sambungan yang terputus. Padahal, kemudahan akses dan kepastian memperoleh informasi merupakan hal penting bagi masyarakat yang sedang menghadapi kendala perpajakan.

Selain kemudahan akses, responsivitas juga tercermin dari kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan informasi serta tindak lanjut yang jelas. Hal ini dikarenakan layanan yang responsif bukan sekadar mampu menjawab panggilan, tetapi juga memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan Wajib Pajak.

Sudah Saatnya Kring Pajak Dibenahi

Persoalan akses Kring Pajak tentu tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengimbau Wajib Pajak untuk mencoba menghubungi kembali. Perlu ada evaluasi terhadap kapasitas layanan agar jumlah permintaan bantuan dapat diimbangi dengan kemampuan sistem dan ketersediaan petugas. Hal ini juga menjadi perhatian dalam penelitian Swastiko dan Fauzi (2023) mengenai kapasitas layanan Kring Pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa meningkatnya kebutuhan konsultasi perpajakan sempat menyebabkan jumlah interaksi melebihi kapasitas layanan. Salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah menambahkan fitur chatbot untuk membantu menangani pertanyaan dasar sehingga beban interaksi yang harus ditangani petugas dapat berkurang.

Selain kapasitas, kesiapan infrastruktur teknologi juga perlu diperhatikan. Jawahir et al. (2025) menemukan bahwa meskipun pemanfaatan teknologi informasi membantu meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi operasional Kring Pajak, masih terdapat kendala berupa perlambatan sistem ketika banyak pengguna mengakses layanan secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital perlu diikuti dengan peningkatan infrastruktur agar mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna.

DJP perlu memastikan setiap kanal pelayanan dapat saling melengkapi dan memberikan informasi yang konsisten. Dengan begitu, ketika satu saluran mengalami gangguan, Wajib Pajak tetap memiliki alternatif untuk memperoleh bantuan.

Selain itu, DJP perlu melakukan evaluasi layanan secara berkala dengan menempatkan diri sebagai pengguna. Salah satu caranya adalah dengan mencoba mengakses Kring Pajak sebagaimana yang dilakukan masyarakat, mulai dari proses menghubungi nomor layanan, waktu tunggu, hingga kepastian memperoleh bantuan dari petugas. Dengan begitu, DJP dapat mengetahui secara langsung kendala yang mungkin dihadapi Wajib Pajak sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki.

Perbaikan layanan juga perlu diikuti dengan peningkatan kesiapan petugas dalam memberikan informasi. Petugas tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga harus mampu mendengarkan permasalahan Wajib Pajak, memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menyampaikan arahan lanjutan apabila permasalahan belum dapat diselesaikan. Pelayanan Kring Pajak seharusnya tidak hanya berorientasi pada kecepatan menjawab panggilan, tetapi juga pada kualitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, Wajib Pajak hanya ingin memperoleh jawaban ketika membutuhkan informasi dan mendapatkan bantuan ketika menghadapi  kendala perpajakan. Harapan kedepannya, jangan sampai masih ada Wajib Pajak yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menghubungi layanan Kring Pajak melalui Call Center 1500200. Sebab Kring Pajak seharusnya menjadi tempat mencari jawaban, bukan tempat untuk menumbuhkan kebencian.

Referensi : 

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan tahunan DJP 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2024

Nurawalya, D. N. S., & Sutrisno, T. (2025). The effect of tax service quality on taxpayer compliance with satisfaction as the mediating variable. Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.21776/tiara.2025.3.1.164

Swastiko, L., & Fauzi, A. (2023). Implementasi teknologi chatbot pada contact center Kring Pajak 1500200: Dampak terhadap kapasitas layanan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 3(1), 111–120. https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.664

Zawahir, I. (2025). Implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan Kring Pajak [Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta]. http://repository.stei.ac.id/id/eprint/15535

Komentar

Berita Terkait