Lindungi Habitat Badak, Pemerintah Sebaiknya Evaluasi Wilayah Tambang Ujung Kulon

by Perto |
Lindungi Habitat Badak, Pemerintah Sebaiknya Evaluasi Wilayah Tambang Ujung Kulon
Ilustrasi badak jawa. Foto: Istimewa

telusur.co.id - Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, meminta pemerintah mengevaluasi kembali penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagaimana tercantum dalam peta lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut administrasi pertambangan, melainkan konsistensi kebijakan pembangunan nasional dan akuntabilitas pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi strategis.

"Jangan sampai satu kementerian bekerja keras menyelamatkan badak Jawa dari kepunahan, sementara kementerian lainnya justru membuka peluang kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu ekosistem habitatnya,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Mulyanto menilai  pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri mengikuti kepentingan sektoral masing-masing kementerian.

Bila Pemerintah sungguh-sungguh memperkuat konservasi badak Jawa di TNUK, maka setiap kebijakan pemanfaatan SDA di kawasan sekitarnya harus mempertimbangkan dampak terhadap keberlanjutan ekosistem TNUK.

“Negara harus memiliki satu arah kebijakan pembangunan. Tidak boleh tangan kanan melindungi, sementara tangan kiri justru membuka risiko kerusakan,” ujarnya.

Mantan Anggota Komisi Energi DPR Dapil Banten ini mengingatkan bahwa meskipun penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) belum berarti penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), keputusan tersebut merupakan tahapan penting yang dapat membuka jalan bagi kegiatan pertambangan berikutnya.

Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan sejak perencanaan, bukan menunggu sampai kegiatan usaha berlangsung dan menimbulkan dampak lingkungan. Pemerintah perlu memastikan batas wilayah pertambangan tidak bertentangan dengan kawasan konservasi maupun mengancam ekosistem penyangganya.

Menurut Mulyanto, munculnya dokumen dan peta wilayah pertambangan tersebut di tengah wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo dapat memperkuat kecurigaan publik bahwa kedua kebijakan itu memiliki keterkaitan.

Meskipun hubungan tersebut belum terbukti, pemerintah tidak boleh mengabaikan pertanyaan yang berkembang di masyarakat.

"Publik tentu bertanya-tanya, apakah rencana pemindahan badak Jawa semata-mata untuk kepentingan konservasi, atau ada kaitannya dengan rencana pengembangan pertambangan di sekitar habitatnya?" kata Mulyanto.

"Kecurigaan ini harus dijawab dengan keterbukaan data dan penjelasan yang dapat diuji, bukan sekadar bantahan,” sambungnya.

Lebih jauh, Mulyanto menegaskan bahwa persoalan ini menguji kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), khususnya koordinasi lintas kementerian, transparansi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan.

Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan perlu membuka dasar kajian, peta batas wilayah, serta pertimbangan ekologis yang melandasi masing-masing kebijakan.

“Pembangunan ekonomi dan konservasi tidak boleh saling meniadakan. Kekayaan mineral memang penting, tetapi kelestarian badak Jawa dan habitatnya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai,” ujarnya.

Mulyanto meminta pemerintah melakukan audit spasial dan evaluasi menyeluruh terhadap wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, kalangan ilmuwan, dan lembaga konservasi independen. Selama evaluasi berlangsung, proses lanjutan menuju pemberian izin pertambangan di wilayah yang dipersoalkan perlu ditangguhkan.

Jika ditemukan tumpang tindih wilayah atau risiko ekologis yang tidak dapat diterima, keputusan penetapan wilayah pertambangan harus segera dikoreksi.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya bertambahnya investasi dan penerimaan negara, tetapi juga kemampuan negara menjaga kekayaan alam bagi generasi mendatang,” ucapnya.

Menurutnya, kasus Ujung Kulon harus menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperbaiki koordinasi dan akuntabilitas kebijakan lintas sektor. [Nug]

tags :
badak

Komentar

Berita Terkait