JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo menggelar Dialog Nasional "Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Refleks 2 tahun tersebut ada beberapa faktor yang disorot.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menilai, Prabowo telah mengeluarkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat.
"Kalaupun ada situasi yang kurang nyaman itu imbas dari keberanian Prabowo melaksanakan program. Terutama pemberantasan korupsi, dimana kita tahu dimana selama ini banyak kasus korupsi yang tidak tersentuh oleh hukum, karena backup dari oknum tertentu. Tapi zaman Prabowo siapapun yang melakukan korupsi pasti dilibas," ujar Bang Iwan sapaan H.Kurniawan dalam Dalog Nasional, yang digelar di Gedung Usmar Ismail, Kamis (22/10/2026).
Terkait kebakaran Hutan, Ia menegaskan kalau ada kesengajaan dibakar dengan tujuan agar masyatakat menyalahkan dan mengurangi kepercayaan kepada Prabowo.
Menurut Kurniawan, dua tahun pemerintahan Prabowo tidak bisa hanya dilihat dari kekurangan yang masih terjadi. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan strategis telah mulai menunjukkan hasil, meskipun belum seluruhnya mampu menjawab ekspektasi masyarakat.
“Sudah banyak yang dilakukan oleh Prabowo, walaupun belum bisa menjawab semua yang diinginkan masyarakat. ” kata H. Kurniawan.
Ia menyebut sedikitnya empat agenda besar yang menjadi perhatian pemerintahan Prabowo, yakni swasembada pangan, swasembada energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemberantasan korupsi.
Swasembada Pangan dan Energi
Kurniawan menilai kebijakan swasembada pangan dan energi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah membangun kemandirian nasional.
“Pak Prabowo sejak awal sudah bicara tentang swasembada pangan dan energi. Sekarang kita melihat kebijakan itu mulai diarahkan secara serius,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sejumlah keterangan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan, sementara di sektor energi pemerintah menyebut produksi solar dalam negeri telah mampu menggantikan impor solar mulai 1 Juli 2026.
Prabowo juga menempatkan kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan nasional agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar dan pasokan dari luar negeri.
MBG Masih Menuai Polemik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu program utama yang disoroti Kurniawan.
Ia mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai polemik dan kritik. Namun, menurutnya, program tersebut perlu dilihat sebagai kebijakan jangka panjang yang masih terus diperbaiki.
“MBG, walaupun masih banyak polemik, tapi saya yakin ke depannya akan semakin baik,” katanya.
Pemerintah sendiri menyatakan jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat. Dalam keterangan Presiden pada 2026, program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima, termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lainnya.
Karena itu, Kurniawan menilai kritik terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan, tetapi tidak seharusnya membuat tujuan besar program tersebut diabaikan.
Pemberantasan Korupsi dan Mafia
Sorotan paling keras Kurniawan diarahkan pada agenda pemberantasan korupsi.
Menurut dia, pemerintahan Prabowo mulai menyentuh sejumlah praktik yang sebelumnya dinilai sulit tersentuh oleh penegakan hukum.
“Mafia yang tidak tersentuh hukum, di pemerintahan Prabowo semuanya dilibas,” tegasnya.
Kurniawan mengatakan kebijakan pemberantasan korupsi dan penertiban berbagai praktik ilegal secara alamiah dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Kalau pun terjadi tidak nyamannya situasi saat ini, itu adalah imbas dari kebijakan berani Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, mafia, dan oligarki. Tentunya mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun melakukan korupsi merasa tidak nyaman dan akan melakukan perlawanan,” jelasnya.
Dalam sejumlah pernyataannya, Presiden Prabowo memang menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak korupsi, penyelewengan, tambang ilegal, serta pengelolaan sumber daya alam yang melanggar hukum. Pemerintah juga menyebut telah melakukan penyitaan terhadap aset atau lahan yang dinilai bermasalah secara hukum.
Namun, tudingan mengenai adanya jaringan atau bentuk “perlawanan” tertentu terhadap pemerintah merupakan pandangan Kurniawan dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti tanpa bukti atau proses hukum yang mendukung.
Kurniawan menegaskan bahwa GCP tidak menempatkan diri sebagai pendukung yang menerima seluruh kebijakan pemerintah tanpa kritik.
“Kami bukan relawan buta. Ketika Prabowo benar kita dukung, ketika Pak Prabowo kurang benar pun kita kritisi. Itulah cinta yang bertanggung jawab,” kata Kurniawan.
Menurut dia, dukungan kepada pemerintahan harus disertai kontrol dan kritik agar kebijakan yang dibuat tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan GCP akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan koreksi apabila menemukan kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Bahkan ketika Prabowo Subianto sudah melupakan rakyatnya, tentunya kami tidak segan-segan mencabut dukungan. Tapi hingga saat ini, Pak Prabowo masih memilih kepentingan bangsa dan negara, makanya kami tetap mendukung,” tegasnya.
Kritik, Hoaks, dan Perang Narasi
Kurniawan juga menyoroti dinamika informasi di media sosial. Menurutnya, perdebatan mengenai kebijakan pemerintah saat ini berlangsung sangat keras dan diwarnai berbagai tudingan.
Ia menyebut munculnya hoaks, fitnah, umpatan, serta cacian sebagai bagian dari dinamika politik yang perlu disikapi secara kritis.
Namun, pernyataan mengenai adanya jaringan tertentu yang secara terorganisir menyebarkan hoaks atau fitnah, menurut Kurniawan, merupakan penilaiannya dan perlu dibuktikan secara faktual apabila dikaitkan dengan pihak tertentu.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sendiri dalam sejumlah pidatonya mengakui bahwa pemerintah menghadapi kritik terhadap berbagai program, termasuk MBG, tetapi pemerintah menyatakan akan menjawab kritik tersebut melalui hasil dan data.
Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi pekerjaan rumah besar, termasuk persoalan korupsi, kebocoran anggaran, serta praktik ilegal yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan.
“Jangan sampai karena ingin mengkritik pemerintah, kemudian semua yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap kritik,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Said Didu menambahkan, sejak awal ia melihat niat Prabowo bagus, tapi menjalankannya ibarat memakan bubur panas mulai dari pinggir dan terlalu lama.
"Setelah dua tahun bubur itu sudah dimakan bagian tengahnya. Sebentar lagi habis, dan yang sering saya katakan, yang menghambat Prabowo melaksanakan cita citanya mengembalikan kedaulatan rakyat kepada negara adalah geng Solo, oligarki, Parcok. Parcok sudah diselesaikan tanggal 1 Oktober," pungkasnya.(fie)
