Oleh : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.
Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan baru dalam politik ketatanegaraan di Indonesia. Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menguatnya wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Publik kemudian dihadapkan pada dua kemungkinan, yakni Gibran mengundurkan diri atau DPR melanjutkan proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Keduanya memang dapat berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden. Namun, secara konstitusional, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban konstitusional. Sementara pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan untuk berhenti dari jabatannya. Persoalannya, bagaimana mekanisme pengunduran diri seorang Wakil Presiden?
Untuk pemakzulan, UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya secara jelas melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pendapat tersebut kemudian dimintakan pemeriksaan kepada MK. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian. Dengan demikian, pemakzulan bukan keputusan sepihak DPR, melainkan proses konstitusional yang melibatkan tiga lembaga negara.
Berbeda dengan pemakzulan, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara terperinci prosedur pengunduran diri Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (1) hanya menyebutkan, "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Mengapa konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian Presiden, tetapi tidak mengatur secara khusus mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden? Pertanyaan ini menarik untuk ditelusuri dari dua perspektif.
Pertama, dari perspektif politik hukum perubahan UUD 1945. Wakil Presiden memang memiliki kedudukan konstitusional sebagai pendamping Presiden, bukan pemegang kekuasaan pemerintahan yang berdiri sendiri. Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Bahkan, Pasal 8 ayat (1) menempatkan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden.
Dalam pengertian politik ketatanegaraan, posisi Wakil Presiden sering dipahami sebagai ban serep Presiden. Namun, kedudukan tersebut tidak berarti Wakil Presiden dapat diperlakukan tanpa mekanisme hukum ketika terjadi kekosongan jabatan.
Kedua, dari perspektif penafsiran konstitusi. Karena UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit pengunduran diri Wakil Presiden, ketentuan Pasal 8 perlu dibaca secara sistematis. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat sebagaimana Pasal 6A ayat (1). Keduanya juga memegang jabatan selama lima tahun sebagaimana Pasal 7. Karena dipilih dalam satu paket, keduanya memiliki hubungan konstitusional yang erat.
Oleh sebab itu, kata "berhenti" dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditafsirkan mencakup pengunduran diri sebagai salah satu bentuk berakhirnya masa jabatan sebelum waktunya. Untuk Wakil Presiden, konsekuensi kekosongan jabatannya kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 8 ayat (2).
Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, persoalannya bukan melalui mekanisme pemakzulan Pasal 7A dan Pasal 7B, melainkan melalui mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pengunduran diri tersebut harus dinyatakan secara resmi agar terdapat kepastian mengenai kapan kekosongan jabatan terjadi. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Presiden mengusulkan dua calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian memilih salah satu calon melalui pemungutan suara. Wakil Presiden terpilih ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Dengan demikian, jika Gibran melakukan pengunduran diri, maka proses pengunduran diri Gibran sebagai Wapres harus juga ditetapkan dengan Ketetapan MPR.
Dari perspektif historis, Indonesia sebenarnya pernah mengalami peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden. Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 setelah menyampaikan surat kepada DPR. Pengunduran diri tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang memberhentikan Hatta dengan hormat sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 menunjukkan bagaimana pengunduran diri Presiden dapat mengakibatkan Wakil Presiden, B.J. Habibie, menggantikannya berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 ketika itu. Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia pernah menghadapi pengunduran diri pejabat dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun konteks konstitusionalnya berbeda.
Persoalannya, pengalaman historis tersebut belum memberikan jawaban lengkap mengenai prosedur pengunduran diri Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan mengenai kepada siapa surat pengunduran diri disampaikan, kapan pengunduran diri dinyatakan efektif, dan bagaimana MPR secara formal menindaklanjuti terjadinya kekosongan jabatan.
Pada akhirnya, pengunduran diri dan pemakzulan tidak boleh dicampuradukkan. Jika Gibran memilih mundur, mekanismenya adalah pengisian kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2). Sebaliknya, jika DPR memilih melanjutkan hak menyatakan pendapat, prosesnya harus mengikuti Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Keduanya merupakan jalur konstitusional yang berbeda, dengan konsekuensi dan prosedur masing-masing.
Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa UUD 1945 masih menyisakan ruang pengaturan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut jabatan konstitusional tertinggi justru diselesaikan hanya berdasarkan kebiasaan ketatanegaraan tanpa kepastian prosedur hukum. Pengunduran diri boleh menjadi pilihan politik seseorang, tetapi proses berakhirnya jabatan Wakil Presiden tetap harus memiliki kepastian konstitusional.
*Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.
-thumbnail.webp)
