telusur.co.id - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan, sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah tidak terlibat dukung mendukung calon presiden maupun cawapres. Pangkalnya, dalam Undang-Undang Dasar Lembaga Muhammadiyah, yang berwenang mencalonkan capres-cawapres adalah partai politik.

"Muhammadiyah tidak punya otoritas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden," kata Mu'ti dalam keterangannya, Kamis (6/10/22) 

Mu’ti mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia khususnya Muhammadiyah untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, rukun, dan selalu mengedepankan persatuan bangsa.

"Proses pemilihan presiden dan wakil presiden masih lama. Masyarakat, khususnya warga Persyarikatan, hendaknya tetap tenang dan menjaga situasi yang kondusif, kerukunan, dan persatuan," ucapnya. 

Meski demikian, netralitas politik tidak berarti bahwa Muhammadiyah bersikap apolitik, serta memandang politik bukan sebagai bagian dari keniscayaan bagi umat Islam.

Bagi Muhammadiyah, kehidupan politik bagian dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan (al-umur al-dunyawiyyah). Keduniawian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan namun dalam porsi yang proporsional.[Fhr]