telusur.co.id - Partai Demokrat mengintruksikan seluruh kadernya di Indonesia untuk ikut aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyarankan Partai Demokrat belajar matematika dan sejarah terlebih dulu sebelum ikut demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.
"Di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) total kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690 sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500. Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi," kat Adian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/9/22).
Adian juga membandingkan, di era SBY upah minimum, ia mencontohkan di DKI Jakarta Rp 2.200.000 untuk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter, kata Adian, maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan.
"Sedangkan di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," terangnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menuturkan, di era SBY masih ada "mafia" terorganisir dan masif, yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Sementara di era Jokowi Petral dibubarkan tahun 2015 hanya, 6 bulan setelah Jokowi dilantik.
Selain itu, lanjut Adian, pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi, di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km.
"Kalau mau dihitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan propinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa sepanjang 304.490 KM, maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda-beda," ungkapnya.
Menurut Adian, dari perbandingan-perbandingan angka-angka tersebut di atas, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu.
"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan a historis," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan untuk merespons kenaikan harga BBM yang saat ini menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penoalakan kenaikan BBM ini," ujar Kamhar, Rabu (7/9/22).
Kamhar mengatakan, kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya.
"Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," ujarnya. [Tp]
