telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW melakukan pemutakhiran data kemiskinan di wilayahnya. Karena, jika validasi data kemiskinan tidak ditata dengan baik, tentu akan memengaruhi distribusi program bantuan sosial. 

"Kalau pemerintah daerah proaktif untuk melalukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, maka data penerima sistem jaringan pengaman sosial akan semakin baik," kata Ace saat dihubungi, Sabtu (2/5/20).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, Kementerian Sosial memiliki model pendataan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Model ini menjadi sumber data utama bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Menurut Ace, titik lemah model tersebut tergantung pada input yang dilakukan pemerintah daerah. Karena, pendataan dan pemutakhiran data berasal dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial. 

Sebab itu, jika pemerintah daerah tidak melalukan pemutakhiran, maka hampir pasti datanya tak akan berubah.

Dari tak updatenya data kemiskinan, ia melihat banyak penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran. Pasalnya, terdapat warga yang sudah tak masuk klasifikasi atau meninggal masih menjadi penerima manfaat bantuan.

Selain itu, Kemensos dan Kemendagri juga perlu berkoordinasi dalam memutakhirkan data kemiskinan. Agar sistem pendataan SIKS-NG dapat berjalan baik.

Dengan sistem jaring sosial yang termutakhirkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang baik, diharapkan memperlancar sistem DTKS.

"Sehingga integrasi data dan penyalurannya bisa dilakukan secara komprehensif dan selalu update berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat," tukasnya.[Fhr]