telusur.co.id - Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan lembaga pemeringkat global, Moody's Investor Service, utang luar negeri (ULN) BUMN hingga Juli 2019 mencapai 52,8 miliar dolar AS. Menumpuknya utang BUMN ini tidak terlepas dari imbas kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam lima tahun terakhir.
Begitu disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam keterangannya, Selasa (19/11/19).
"Utang BUMN yang besar kan akibat BUMN didorong sama Joko Widodo untuk berpartisipasi pada program pembangunan infrastruktur lima tahun terakhir," kata Arief.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini menambahkan, BUMN Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan hingga menyebabkan risiko kontijensi. Antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia, seperti PT Waskita Karya, PT Garuda Indonesia, PT Adhi Karya, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, dan PT Indofarma menjadi sorotan utama.
PT Waskita Karya menjadi penyumbang utang teratas yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, melesat hingga Rp 103,7 triliun pada akhir Juni 2019 atau naik 970 persen dalam lima tahun.
"Ini akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo," tegasnya.
Sedangkan di sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang dalam lima tahun terakhir juga memiliki utang mencapai 287,8 triliun atau naik sebanyak 117,4 persen dari tahun 2014. Bagi dia, ini bagian dari akibat non performing loan (NPL) tinggi, hingga macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Jokowi.
Dikatakan Arief, berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6 persen, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini.
"Nah, jadi program-program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat utang BUMN menumpuk dan berisiko gagal bayar," pungkasnya.[Tp]
