telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab harga sebagian produk obat dari Holding BUMN Farmasi di bawah Bio Farma Group dinilai lebih mahal dibandingkan produk perusahaan farmasi swasta nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep usai mengikuti rapat Komisi VI DPR RI bersama PT Bio Farma beserta subholding-nya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, persoalan harga obat tidak dapat disamaratakan untuk seluruh produk, terutama obat generik yang pada dasarnya tidak memiliki merek dan selama ini dikenal memiliki harga terjangkau.

"Kalau produk generik itu tidak ada brand, sehingga memang harganya relatif murah dan tidak ada persoalan," ujar Asep.

Namun, ia menilai perbedaan harga yang terjadi di pasar kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi akibat ketergantungan bahan baku impor yang mencapai sekitar 90 persen.

"Sebagian besar bahan baku obat masih berasal dari impor. Saya khawatir kenaikan harga dipengaruhi oleh kondisi tersebut," katanya.

Selain itu, momentum produksi dan fluktuasi harga komoditas global juga disebut berpengaruh terhadap harga jual obat kepada masyarakat.

"Semua kembali pada kapan obat itu diproduksi. Kalau biaya produksinya sejak awal murah, maka harga jualnya juga akan lebih murah," jelasnya.

Asep juga menyoroti kondisi PT Indofarma Tbk yang masih sangat bergantung pada pasar BPJS Kesehatan. Menurutnya, sekitar 50 persen bisnis perusahaan tersebut masih bertumpu pada penjualan untuk program jaminan kesehatan nasional.

"Indofarma masih berharap pada pasar BPJS yang porsinya mencapai 50 persen. Sementara harga yang ditetapkan BPJS memang relatif murah," ungkapnya.

Meski margin keuntungan dari segmen BPJS tergolong tipis, Asep melihat masih terbuka peluang bagi Bio Farma Group untuk memperbaiki portofolio bisnis dan meningkatkan daya saing produknya.

Ia menilai pengaturan harga, jenis, hingga komposisi produk dapat dioptimalkan agar memberikan keuntungan yang lebih baik bagi seluruh entitas di bawah Bio Farma Group.

Di sisi lain, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendalami tata kelola internal BUMN Farmasi, termasuk melakukan pengecekan langsung terhadap produk-produk yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena dianggap terlalu mahal.

"Perlu kita cek satu per satu obat mana yang dianggap mahal. Karena tidak semua obat demikian. Kalau obat generik, tentu kondisinya lebih murah," tegas Asep.