telusur.co.id - Banggar DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Kemenkeu, Bappenas, Kemenkumham dan Bank Indonesia menggelar rapat guna mendengarkan pandangan sembilan fraksi tentang RAPBN 2021 pada Jumat (25/9/20)
Dalam Rapat tersebut disepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi UU APBN 2021.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher berharap alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara itu benar-benar bisa memberikan hasil yang optimal dalam menyelesaikan persoalan di sektor kesehatan.
"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," kata dia melalui keterangannya, Sabtu (26/09/2020).
Pasalnya, lanjut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan.
Oleh karena itu, Fraksi PKS di DPR RI berpendapat bahwa pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.
"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari," kata dia.
Oleh karena itu, tegas Netty, pemerintah harus fokus dan serius dengan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan.
"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," kata dia.
Menurut Ketua Tim Covid FPKS ini, rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi," katanya.
Selain itu lanjut Netty, pemerintah harus bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7 – 9,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,2 – 9,7 persen; Gini Rasio 0,377 – 0,379; Indeks Pembangunan Manusia 72,78 – 72,95; Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.
"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan sal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," ujar dia.
Fraksi PKS juga memandang perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan.
"Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan harus lebih keras dilakukan mengingat permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas," kata dia.
Dalam pandangan Netty, pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.
Kemudian, pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan.
"Terlebih di masa pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal," ujar dia. [Fhr]
