telusur.co.id - Forum Komunikasi Masyarakat Graha Asri (FKMG) mengakui kenaikan tarif PDAM Tirta Bhagasasi sangat membebani masyarakat, pasalnya pelayanan perusahaan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak maksimal.

"Mereka itu harus memperbaiki kualitas pelayanan, mereka kan jasa? Yah jasanya kan jual air, yah airnya yang diperbaiki. Caranya bagaiman kita ga tau. Mereka kan BUMD juga mendapatkan support suntikan dana dari pemerintah, jangan kita (masyarakat) yang dibebankan untuk menutupi biaya operasional mereka," sesal Sekretaris FKMG Erie Mahdi Kepada telusur.co.id, Jumat (05/03/2021).

Dia berharap PDAM Tirta Bhagasasi dapat mengkaji ulang untuk kenaikan tarif. Menurutnya hal tersebut sangat membebani masyarakat Kabupaten Bekasi, disebabkan ekonomi masyarakat yang sulit imbas dari pandemi Covid-19.

"Harapannya walaupun sudah dijalankan oleh PDAM kenaikan tarif dapat dikaji ulang dan dikembalikan ke biaya normal kembali," ungkapnya.

Dilain tempat, Direktur Usaha (Dirus) PDAM Tirta Bhagasasi Maman Sudarman mengatakan alasannya pihaknya menaikan tarif dikarenakan sudah tidak adanya uang untuk membiayai alat produksi, untuk itu pihaknya menaikan tarif ditambah PDAM Tirta Bhagasasi tidak adanya penyertaan modal dari Pemkab Bekasi.

"Kita membiayai produksinya tidak sanggup membiayai bila tidak naik, sampai saat ini kan kita PAD susah, kita memang uangnya tidak ada," pasrahnya

Lanjut Maman, kenaikan tarif tersebut atas perintah dari Bupati Bekasi Eka Supriatmaja sebagi owner PDAM Tirta Bhagasasi, pihaknya hanya mengikuti saja. "Sudah, kan SK Bupati kalau kami gak bisa menunda inikan SKnya bupati," tutupnya. [ham]