Bisnis Hantu Buzzer, Persatuan dan Kesatuan Indonesia Terancam

"Pecah belah bangsa dan negara karena pemerintah ternak buzzer. Kini dari demokrasi, korupsi, sentimen agama dan Papua menjadi indikator bubarnya negara Bernama Indonesia."


Oleh: Rusdianto Samawa

Semasa kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2010 - 2012 di Sekolah Pasca Sarjana pada Studi Komunikasi Politik dengan Mata Kuliah Teknologi Informasi. Dosennya Prof. Dr. Rusdi Muchtar, M.Sc peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Beliau memberi mata kuliah selalu serius dan sangat berisi cara menyampai materi perkuliahan.

Khusus Mata Kuliah "Teknologi Informasi" ini, beliau sudah ungkap terlebih dahulu perang teknologi informasi saluran media sosial. Kalau dulu, zaman era Bizantium "perang informasi: siapa pembuat dan pencetak Injil Asli?". Tetapi perang informasi seperti itu tidak sama dengan perang informasi masa sekarang.

Dulu menggunakan narasi dari diskusi forum ke forum, kalau sekarang perang informasi tanpa forum melalui teknologi media sosial, seperti Gmail, email, google, Y-Mail, Aplikasi, Yahoo, Messengger, facebook, twitter, WhatsApp dan lainnya.

Makanya, kadang saya tersenyum bangga, bersyukur dan ketawa sendiri kalau mengingat kesan ketat dan teliti soal pemeriksaan metodologi penulisan tugas kuliah oleh Prof. Dr. Rusdi Muchtar, M.Sc. Karena tugasnya tentang analisis semua teknologi informasi media sosial, seperti Gmail, email, google, Y-Mail, Aplikasi, Yahoo, Messengger, facebook, twitter, WhatsApp dan lainnya.

Nah, Prof. Dr. Rusdi Muchtar, M.Sc, masa itu setiap kuliah memberi materi sejarah Teknologi Informasi sejak dunia ini diciptakan hingga sekarang ini. Namun, yang menarik saat itu, ketika mengungkap bahwa kemenangan Jokowi - Ahok pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 adalah kemenangan memanipulasi suara, demokrasi, isu rasisme: jualan agama, larang orang Qurban, larang hari besar agama di Monas, larang zikir di lapangan dan lainnya.

Tentu hal itu mereka lakukan melalui kekuatan teknologi informasi. Dimana lawan politiknya belum mengerti soal kekuatan teknologi informasi dalam mengubah peta politik. Dengan kekuatan selancar media sosial dapat diakses masyarakat dengan koneksi internet melalui smartphone dalam genggaman tangan. Publik bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari media online kapan pun dan di mana pun sehingga informasi dapat menyebar secara cepat. Penggunaan media sosial saat ini sudah banyak digunakan oleh politisi dan partai politik sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat dan kepentingan mereka.

Memang, teknologi informasi selalu memberikan umpan balik (feedback) secara positif maupun negatif terhadap lingkungan sosialnya. Media sosial sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk bersosialisasi, bertukar pikiran, dan mengungkapkan pendapatnya.

Penelitian terbaru yang membuat terkejut dari Oxford Internet Institute yang baru saja beberapa hari ini mempublikasikan hasil riset penelitian yang membuat para oposisi di negara ini sangat girang. Karena perasaan oposisi, paling tidak terobati oleh hasil riset tersebut.

Hasil riset ini merupakan karya dari dua orang peneliti, yakni Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford, Inggris. Penelitiannya berjudulnya: "The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation." Publikasi setebal 26 halaman itu berisi penjelasan tentang berbagai konten "Proxy Wars" dan "Metodologi pengunaan Teknologi Informasi" yang selama 7 tahun ini sejak 2012 - 2019 yakni Pilkada DKI Jakarta hingga Pilpres 2019.

Semua hasil penelitian tersebut mengungkap tentang proses penyebaran informasi: bohong, hoaks, tidak benar dalam bentuk tulisan, editing foto, meme, platform digital dan produk-produk brosur lainnya. Intinya manipulasi konten untuk sebaran media sosial secara terorganisir.

Penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford, Inggris ini menjelaskan bahwa mayoritas buzzer digunakan untuk kepentingan domestik, menekan dan mendiskreditkan kelompok oposisi. Namun sejumlah negara termasuk Cina, Rusia, Iran, India, Pakistan, Arab Saudi, dan Venezuela menggunakannya untuk mempengaruhi opini di negara lain.

Pada tahun 2019 ada 70 negara, termasuk Indonesia yang  melakukan manipulasi melalui saluran buzzer: menciptakan, mendorong, berbohong, penghianatan dan pengaruhi publik. Jumlah tersebut meningkat tinggi dibandingkan tahun 2018 terjadi di 48 negara. Pada tahun 2017 hanya terjadi di 28 negara. Aktornya terdiri dari lembaga-lembaga resmi pemerintah, partai politik, elit partai, dan kontraktor swasta. Platform digital paling banyak digunakan yakni Twitter dan facebook yang paling mayoritas digunakan untuk propaganda dan manipulasi komputasi, begitu penjelasan dua orang peneliti Oxford ini menyebutnya.

Kita lihat trend, salah satu media sosial yang efektif untuk melakukan propaganda adalah Twitter sehingga banyak digunakan oleh para politisi dengan dukungan simpatisan maupun buzzer untuk penyebaran pesan dengan cara yang menarik perhatian, menyusun percakapan, dan membangun opini publik kemudian menjadi viral. Percakapan yang banyak dibahas di Twitter dapat menjadi trending topic, dan seringkali dijadikan sebagai sumber berita yang dikutip oleh media cetak maupun online.

Dibeberapa negara seperti Brazil, India dan Nigeria platform WhatsApp mulai banyak digunakan. Diperkirakan beberapa tahun ke depan WA akan menjadi platform medsos yang penting. WA banyak digunakan untuk kepentingan komunikasi politik. China semula hanya memanfaatkan platform domestik seperti Weibo, WeChat, dan QQ. Bersamaan dengan munculnya gerakan protes di Hongkong (2019), secara agresif mulai menggunakan Facebook, Twitter, dan YouTube.

Pemerintah China menggunakan platform global itu untuk menggambarkan pelaku protes Hongkong sebagai kelompok radikal dan tidak mendapat dukungan rakyat (Lee Myers dan Mozur 2019).

Dalam tulisan Hersubeno Arief (2019) yang bersumber dari hasil penelitian tersebut, menyebutkan: pelaku propaganda dan manipulasi komputasi ini adalah pasukan dunia maya (cyber troop) yang kita kenal sebagai buzzer. Mereka adalah orang atau organisasi/ kelompok bayaran. Jumlah bayaran alias anggaran untuk cyber troops bervariasi. Namun secara bisnis sangat menjanjikan. Biayanya bisa mencapai jutaan dolar seperti pada kasus perusahaan Cambridge Analytica  yang membobol puluhan juta akun facebook saat Pilpres AS 2016.

Bambang Gunawan (2016) katakan: "media sosial merupakan sarana yang penting bagi kehidupan publik khususnya anak muda yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mengkomsumsi berita, mengembangkan jati diri, dan identitas politik. Konten yang ditulis pada media sosial diciptakan untuk mengetahui respons netter yang saling berteman pada media sosial tersebut. Pengguna media sosial atau seringkali disebut netizen saat ini tidak semuanya murni menyuarakan aspirasi politik dari diri sendiri. Ada juga netizen yang memang dibayar untuk mem-viral-kan balik suara yang mereka lontarkan dalam sebuah status atau cuitan.

Tomaz Dazelan dan Igor Vobic dalam bukunya (R)evolutionizing Political Communication through Social Media mengungkapkan bahwa perluasan media sosial telah berkontribusi pada modernisasi komunikasi politik yang signifikan sebagai sarana baru untuk memungkinkan komunikasi langsung dengan follower, dan memberikan pengaruh pada komunikasi pesan-pesan politik kepada pemilih.

Mc Namara dan Kenning (2011) menemukan bahwa: terlepas dari beberapa pengecualian, politisi menggunakan media sosial sebagai transmisi pesan politik satu arah, daripada keterlibatan warga yang menunjukkan bahwa banyak dari konten media sosial yang terdiri dari slogan pemilihan, menyerang lawan-lawan dan retorika politik yang sebagian besar bersifat dangkal dan pragmatis. Selain itu, pengamatan penting lainnya dari penelitian mereka adalah korelasi antara "follower (pengikut)" dan "following (orang yang mengikuti)" sebagai indikator minat timbal balik dan saling mendengarkan pertukaran ide dan gagasan.

Sementara Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford, Inggris ini mendefinisikan cyber troops sebagai aktor pemerintah atau partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. Mereka ada yang menggunakan akun nyata (human) robot (bots), akun bajakan, dan cyborg. Perpaduan akun otomatisasi dengan kurasi manusia.


Propaganda Politik "Pecah Belah" Melalui Media Sosial


Penelitian Tumber (1993) bahwa Partai politik dan politisi telah menemukan media baru yaitu Twitter yang menemukan cara baru dalam mengelola dan menyebarluaskan pandangan dan informasi politik. Kontrol informasi merupakan upaya yang paling penting untuk kekuatan politik dalam mengelola opini publik dan mempertahankan kontrol publik.

Sementara Garth Jowett dan Victoria O'Donnell (1992:4) katakan: propaganda adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan perilaku langsung untuk mencapai tanggapan yang lebih baik dari maksud yang diinginkan dari propagandis.

Nicholas J. O'Shaughnessy (2004) dalam bukunya Politics and Propaganda: Weapons of Mass Seduction, bahwa: propaganda cenderung dikaitkan dengan proses kemasyarakatan umum di mana persuasi dianggap sebagai proses psikologis individu. Propaganda adalah saran massa, dan targetnya adalah orang banyak. Bahasa politik memiliki dua strategi penting, yang satu bersifat emotif, yang menggunakan retorika emosional (propaganda), yang lainnya pasif (rasional dan informasional). Propaganda tentu bukan persuasi rasional.

Smith et al. (1946) berpendapat bahwa propaganda berkaitan dengan sikap pada isu-isu kontroversial. Kebanyakan propaganda lebih bersifat emosional daripada rasional dalam konten. Emosi adalah inti dari propaganda. Propaganda adalah cara memediasi tanggapan kita terhadap fenomena sosial dan hubungan kita dengan masyarakat.

Propaganda bertujuan untuk mempengaruhi pendapat orang atau sekelompok orang. Propaganda dapat mengandung informasi yang benar namun dapat juga menyesatkan karena informasi yang disampaikan tersebut tidak semua disampaikan. Propagandis yang menyampaikan propaganda biasanya memberikan fakta yang menguntungkan dirinya sedangkan fakta menyangkut pemberitaan buruk tentang diri atau kelompoknya bisa sengaja disembunyikan. Tujuannya untuk membuat citra diri dan kelompoknya semakin terlihat baik di mata publik.

Realitas para buzzer pengguna media sosial ini bertugas mereka selain melakukan propaganda, memperkuat pidato kebencian, manipulasi, pengambilan data secara ilegal, memecah belah lawan politik, dan penargetan mikro untuk menggertak dan melecehkan para pembangkang politik dan jurnalis online.

Hersubeno Arief (2019) dalam tulisannya juga memberikan ilustrasi bahwa propaganda itu dengan membentuk pasukan dunia maya secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs berita palsu atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna. Terkadang, konten yang dibuat oleh pasukan cyber ditargetkan pada komunitas atau segmen pengguna tertentu.

Dengan menggunakan sumber data online dan offline tentang pengguna, dan membayar untuk iklan di platform media sosial populer, beberapa pasukan cyber menargetkan komunitas tertentu dengan disinformasi atau media yang dimanipulasi.

Sementara Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford Inggris ini, membandingkan perilaku, pengeluaran, alat, dan sumber daya  pasukan yang digunakan, membagi kapasitas pasukan cyber di 70 negara dalam 4 kelompok, yakni pertama: minimal cyber troop teams. Kapasitas pasukan maya yang rendah melibatkan tim kecil yang mungkin aktif selama pemilihan atau referendum tetapi menghentikan kegiatan sampai yang berikutnya.

Kedua: Low cyber troop capacity.  Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen dengan hanya beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri. Indonesia termasuk dalam kelompok ini,

Ketiga: Medium cyber troop capacity. Melibatkan tim yang memiliki bentuk dan strategi yang jauh lebih konsisten, melibatkan anggota staf penuh waktu yang dipekerjakan sepanjang tahun untuk mengendalikan ruang informasi. Tim berkapasitas menengah ini sering berkoordinasi dengan berbagai jenis aktor, dan bereksperimen dengan berbagai alat dan strategi untuk manipulasi media sosial. Beberapa tim berkapasitas sedang melakukan operasi pengaruh di luar negeri.

Keempat: High cyber troop capacity. Melibatkan sejumlah besar staf, dan pengeluaran anggaran besar untuk operasi psikologis atau perang informasi. Mungkin juga ada dana yang signifikan dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan, serta bukti banyak teknik yang digunakan.

Tim-tim ini tidak hanya beroperasi selama pemilihan tetapi melibatkan staf penuh waktu yang didedikasikan untuk membentuk ruang informasi. Tim pasukan cyber berkapasitas tinggi fokus pada operasi asing dan domestik. Tim berkapasitas tinggi meliputi: Cina, Mesir, Iran, Israel, Myanmar, Rusia, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Pada kurun waktu 1955–1959 partai politik memiliki surat kabar sebagai alat propaganda seperti: Suluh Indonesia sebagai media politik Partai Nasional Indonesia (PNI), Bintang Merah dan Harian Rakjat merupakan surat kabar milik Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi mendirikan surat kabar Harian Abadi. Pada era kemajuan teknologi informasi dan banyaknya pengguna media sosial, propaganda politik kini bergeser medianya dari surat kabar cetak, televisi, radio, film, menjadi media sosial.

Surat kabar partai politik yang isinya sebagian besar merupakan propaganda kehilangan peminatnya. Hashtag ini telah menjadi alat propaganda politik modern yang mudah, murah, dan sederhana di tengah kemajuan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia. Dulu propaganda dilakukan melalui surat kabar partai politik bahkan mampu memberikan pemasukan finansial yang cukup besar.

Propaganda politik di era masifnya pengguna media sosial menjadi semakin mudah, murah, dan sederhana. Politisi atau partai tidak perlu lagi membuat surat kabar berisi tulisan ataupun poster berlembar-lembar, cukup dengan kalimat sederhana seperti slogan melalui hashtag untuk melakukan proganda. Para politisi maupun partai politik sebaiknya berusaha untuk mendewasakan logika politik rakyat, tidak hanya berupa hashtag tetapi memberikan argumen yang kuat yang menjelaskan mengapa harus mengganti presiden, ataupun harus melanjutkan Jokowi terpilih lagi untuk periode kedua.


Memecah Belah Papua, Ancaman Persatuan dan Kesatuan


Debut aksi propaganda media sosial yang dimotori oleh mayoritas buzzer - buzzer yang diciptakan sendiri oleh pemerintah, asing dan simpul-simpul eliet politik dapat dilihat indikatornya dari isu rasialisme dan pelanggaran HAM.

Latar platform media sosial dipenuhi oleh agitasi: meme, poster, video dan lainnya untuk mengambil kesempatan agar Papua merdeka dan keluar dari kedaulatan Indonesia. Etalase perlawanan utama mereka melalui media sosial dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis yang cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB.

Tentu, masyarakat Indonesia harus mewaspadai propaganda proxy wars yang dapat memecah persatuan dan kesatuan karena campur tangan asing di kerusuhan yang terjadi di Papua sangat membahayakan. Apalagi Indonesia terancam pecah belah.

Dari dulu hampir setiap saat kelompok asing yang perjuangkan kebebasan Papua yang lakukan propaganda melalui kekuatan lini masa teknologi informasi, seperti twitter @FreeWestPapua, @PapuaFreedom, @WULP dan lainnya.

Disemua akun twitter, facebook serta media sosial lainnya tulisan, video, grafik, indeks, meme, editorial, poster, selebaran, undangan dan kampanye diberbagai negara diluar negeri. Terutama akun-akun yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok Pro Kemerdekaan Papua. Narasinya Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan.

Pengamatan penulis, menggunakan Drone Emprit propaganda dari akun-akun Free West Papua ada yang berasal dari Indonesia sendiri serta dari asing seperti China, Jerman, Australia, New Zealand, dan Inggris. Yang paling banyak mereka share adalah foto-foto dan video. Tidak bisa dipungkiri, provokasi di media sosial itu berdampak sangat buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fak Fak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua.

Dari mesin analisis Knowledge Enggine for Media Analysis (KEA) didapatkan data kejadian di Papua dipropagandakan negatif oleh akun-akun pro kemerdekaan Papua. Tuntutan referendum, foto-foto kekerasan dan korban-korban, disebarluaskan dari akun-akun yang IP address nya di luar Indonesia.

Belum lagi, terkait konflik di Papua dan Papua Barat juga diperkeruh dengan adanya 500 ribu URL dari 20 negara yang menyebarkan berita hoaks tentang konflik di Papua. Data tersebut berdasarkan paparan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi RI.

Propaganda media sosial kerapkali dimanfaatkan untuk menyebar konten hoax dan propaganda asing yang justru mengancam persatuan dan keutuhan (integrasi) bangsa. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan berbagai upaya terus menerus khususnya dari berbagai kalangan agar melawan hoax dan berbagai propaganda asing yang ingin merusak integrasi NKRI melalui berbagai isu referendum dan isu-isu separatis lainnya.

Keterlibatan asing, dalam kerusuhan Papua berupa dukungan mendorong isu Papua di forum PBB, kemudian bantuan suaka politik, dan dana serta logistik. Selain itu, banyak advokasi kelompok pro kemerdekaan Papua dari berbagai negara yang ikut menyuarakan Gerakan Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke dunia internasional. Sehingga, dibutuhkan diplomasi antara negara lain dalam mengusut keterlibatan pihak asing pada kerusuhan Papua.

Karena itu, media harus kembali berperan sebagai media transformasi berita yang mengandung literasi dan edukasi serta mencerahkan yang sejatinya tidak menyebarkan konten hoax dan negatip lainnya yang menyebabkan negara tidak kondusif, apalagi menyebar konten berbau paham separatisme.

Pemerintah, elit politik, partai politik dan para komponen yang beternak buzzer harus sigap, cepat dan tegas menjaga bangsa Indonesia. Karena ini menyangkut integrasi dan kedaulatan negara. Pecah belah bangsa dan negara karena selama ini pemerintah sendiri ternak buzzer. Kini demokrasi, korupsi, sentimen agama dan Papua menjadi indikator bubarnya negara Bernama Indonesia.[]

Penulis adalah Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR)

Tinggalkan Komentar