telusur.co.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan pelaku perjalanan internasional di pintu masuk negara berjalan dengan baik, dalam rangka mengantisipasi dan mencegah masuknya virus varian baru Covid-19 ke Indonesia.

Menhub secara tegas mengatakan penanganan warga masyarakat khususnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melintas pada kedua PLBN ini harus dilakukan secara intensif dan memastikan masyarakat yang melintas dalam kondisi sehat.

"Kita tahu bahwa Kalbar memiliki jalur perbatasan darat yang sangat panjang  dengan Malaysia dan kita harus memastikan WNI yang melintas mendapat penanganan kesehatan yang baik. Apalagi kita ketahui ada varian baru, Mu dan lambda dan kita tidak ingin ada varian baru itu masuk ke Indonesia," tegas Menhub di PLBN Entikong, Minggu (19/9).

Menhub mengungkapkan, dalam tinjauannya masih menemui masyarakat yang melintas masuk tetapi belum melakukan tes PCR di Malaysia.

"Tadi tadi ada contoh 4 orang dari Malaysia belum dilakukan PCR. Dan di PLBN ini Kemenkes sudah memberikan alat PCR dan juga alat Antigen. Artinya, mereka yang masuk tanpa ada data PCR/Antigen saat keberangkatan, kita bisa lakukan tes disini, sehingga kita bisa memisahkan mereka yang negatif dan positif," ujarnya.

Sesuai ketentuan, selain dilakukan tes PCR H-3 sebelum kedatangan, tes juga akan dilakukan di lokasi kedatangan. Setelah itu, mereka harus di karantina selama 8 hari, dimana pada hari ke-7 harus melakukan Tes PCR kembali. Menhub menganjurkan agar masyarakat yang sudah negatif untuk dilakukan vaksinasi pada hari kedelapan.

Lebih lanjut Menhub juga menyoroti kapasitas untuk isolasi masyarakat yang positif Covid-19 di kedua PLBN yang dinilai masih kurang. Menhub mencatat setidaknya dalam satu haru terdapat 50-150 orang yang melintas. Untuk itu perlu segera mencari tempat alternatif guna menambah kapasitas ruang isolasi.

Hal lainnya Menhub juga meminta kepada Satgas Covid-19 di daerah termasuk TNI/Polri untuk mengawal proses pemindahan masyarakat yang hasil tesnya positif dari Entikong ke Pontianak. 

"Apa yang dilakukan di Entikong sebagian daripada mereka yang akan melintas batas terpaksa dibawa ke Pontianak bagi mereka yang bukan berasal dari Kalimantan Barat, oleh karenanya saya minta kepada Satgas khususnya TNI/POLRI untuk mengawal ketat proses pemindahan dari Entikong sampai ke Pontianak sejauh 200 kilometer," ungkapnya. [ham]