telusur.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, akan secara resmi mengundurkan diri dari jabatan dan kepengurusan Berkarya, jika sudah menemukan partai selanjutnya untuk Pemilu 2024.
"Saatnya saya Badaruddin Andi Picunang (BAP) selaku Sekretaris Jenderal akan mengambil sikap mundur resmi dari kepengurusan dan keanggotaan partai, bila menemukan partai yang tepat untuk berlabuh untuk berkiprah di Pemilu 2024," kata Andi Picunang dalam keterangannya, Selasa (11/10/22).
Andi Picunang menjelaskan konflik internal Partai Berkarya terakhir yakni pada 1 Oktober 2022 sekelompok orang yang mengatasnamakan DPP Partai Berkarya dengan sejumlah pengurus daerah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Kegiatan tersebut, menurutnya, tidak sesuai AD/ART partai.
Munaslub menghasilkan menetapkan kembali Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono jadi ketua umum dan ditunjuk sebagai formatur tunggal. Sekretaris jenderal diberhentikan sepihak tanpa konfirmasi dan melibatkan dalam forum itu.
Padahal, dalam AD/ART Partai Berkarya, ketua umum dan sekretaris jenderal secara bersama-sama dipilih dan diberhentikan oleh forum tertinggi partai yaitu Munas/Munaslub.
"Kenapa hingga saat ini belum menyatakan mundur secara resmi karena nama masih ada dalam SK terakhir dan berkas yang bergulir di KPU, Bawaslu dan pihak terkait sesuai surat kuasa kepada tim hukum yang berjibaku untuk meloloskan partai masih nama Badaruddin Andi Picunang selaku Sekjen. Siapa tahu dibutuhkan, kan bisa langsung hadir dan tidak jadi penghalang, utamanya bila ada verifikasi faktual, karena wajib sekjend hadir," tutur.
"Selain itu beban tanggung jawab ke daerah sesuai amanah Munaslub 2020 yang dilakukan mempertaruhkan harta dan nyawa. Daerah butuh kepastian pimpinan, partai mau di bawah ke mana saat ini? Saran saya fokus pada janji untuk bisa meloloskan partai untuk ikut Pileg 2024 dengan transparansi ke daerah, untuk pilpres segera putuskan usungan atau dukungan sebagai partai yang punya hak pada capres yang potensial menang pada Pilpres 2024," sambungnya.
Dia menguraikan, konflik internal di tubuh Partai Berkarya melalui Munaslub terakhir bukan yang pertama kalinya. Pada 2022 saja, Partai Berkarya sudah Munaslub sebanyak lima kali hingga pergantian kepengurusan yang diajukan kepada Kemenkumham. Hingg akhirnya, Partai Berkarya tak lolos verifikasi KPU.
"Sebenarnya capek juga dengan partai yang ribut terus, namun perlu diluruskan agar sejarah tidak menyalahkan dan tidak menyudutkan personal dengan menzolimi kader, adu domba, mengkambinghitamkan yang ujungnya menjatuhkan nama baik serta pembunuhan karakter. Apalagi dunia politik yang penuh kepentingan, kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan dan setiap saat dapat berubah. Beda pandangan dalam politik tidak masalah, tapi silahturahmi tetap terjaga, apalagi sebagai insan beragama. Ketum Muchdi PR sudah kami anggap sebagai orang tua sendiri, umur 75 tahun adalah umur sangat matang di kehidupan, apalagi dunia politik sudah malah melintang di partai politik. Bahkan disudutkan dengan kasus Munir, kami pun pasang badan untuknya, tetap menjaga nama baik Ketua Umum dan marwah Partai Berkarya."
Di sisi lain, Andi Picunang juga menyoroti sikap Ketum Partai Berkarya yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres tanpa adanya keputusan bersama dari partai.
"Beberapa waktu lalu Ketum Muchdi PR menyatakan di media dukung Prabowo secara pribadi, kenapa tidak diputuskan saja secara organisasi bahwa Partai Berkarya mengusung dan mendukung Prabowo jadi capres 2024. Kan selesai, kita pun semua pasti ikut barisan itu. Untuk Pileg 2024 pasti kita berserakan di partai lain. Tapi kalau dukungan perorangan tidak bisa dipertanggung jawabkan," katanya.
Sebelum dan sesudah Munaslub yang diadakan sebagian kader, waketum/ketua harian, beberapa ketua, beberapa wakil sekjen, bendahara umum juga mundur/non aktif. Pada Juli 2022 akhir, di grup WhatsAppa internal, sekjen menyatakan nonaktif dengan situasi partai saat itu tidak kondusif dan tidak melibatkan lagi sekjen sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan.
"Justru dikambinghitamkan dan diadu domba dengan memecat ketua-ketua DPW provinsi yang pro sekjen. Sengkarut partai yang dari hari ke hari semakin kusut dengan kepongahan pimpinan penuh egois masing-masing, membuat anggota dan pengurusnya akan jadi penonton di pesta demokrasi khususnya pileg pada Pemilu tahun 2024. Entah siapa yang salah?" kata Picunang.[Fhr]
